PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.140 peraturan dalam 0,017 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 97 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 34 Tahun 1988 tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 94 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
  2. KEPPRES No. 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
Mengubah
  1. KEPPRES No. 58 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978
  2. KEPPRES No. 45 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
  3. KEPPRES No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 137 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan