PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1985

Menemukan 175 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1985
Tunjangan Pengamanan Dan Penyelamatan Pelayaran Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1985
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1992
Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1985
Sensus Ekonomi

Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1985
Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
Mencabut :
  1. PP No. 25 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
  2. PP No. 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1985
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 55 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS Menurut PP No. 15 Tahun 1985 Kedalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1992
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1985
Tunjangan Khusus Irian Jaya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya
  2. KEPPRES No. 13 Tahun 1977 tentang TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1985
Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara yang Tertanam dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1985
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1985
Tunjangan Khusus Timor Timur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1980 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 Tentang Tunjangan Khusus Timor Timur
  2. KEPPRES No. 12 Tahun 1979 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1985
Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan