Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Boalemo No. 10 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pengawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo
perubahan atas peraturan bupati boalemo no. 10 tahun 2018 tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja pada satuan kerja pengelola keuangan daerah kabupaten boalemo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2018/NO.722
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo No.10 tahun 2018 Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah khususnya yang bersumber dari APBD.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boalemo No. 7 Tahun 2017; Perda Kabupaten Boalemo No. 4 Tahun 2018; Perbup Boalemo No. 66 Tahun 2012; Perbup Boalemo No. 65 Tahun 2017; Perbup Boalemo No. 46 Tahun 2018; Perbup Boalemo No. 10 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo No. 10 Tahun 2018 tentang tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2018.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Tenaga Non Pns Di Lingkungan Pemerintaii Kota Bontang.
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Penyesuaian Warna Pakaian Tenaga Non PNS Dengan Pakaian Pegawai Negeri Sipil, Maka Perlu Merubah Warna Yang Telah Ditetapkan.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Ketentuan ayat (2) Huruf a Dan Huruf b Pasal 2 Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 33).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Selatan Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistim Layanan Administrasi Dan Informasi Kepegawaian Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan Pasal 127 dan
Pasal 128 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka menjamin efesiensi,
efektivitas dan akurasi manajemen Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dipandang
perlu mengembangkan sistim layanan administrasi dan
informasi kepegawaian yang terintegrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Sistim Layanan Administrasi dan lnformasi Kepegawaian
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);
0
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indoensia
Tahun 2018 Nomor 157);
10.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Suton Selatan;
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS LAYANAN ADMINISTRASI DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN BAB IV
PENGELOLA LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN BAB V
PELAKSANAAN BAB VI
PRASARANA DAN SARANA BAB VII
PEMBINAAN BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD Tahun 2022 No.47
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fasilitasi Penyetoran Tabungan Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membentuk kedisiplinan pegawai dalam mengelola keuangan dan pendapatannya serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, maka perlu ditetapkan Perwali tentang Fasilitasi Penyetoran Tabungan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: UU No. 10 Tahun 2021; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perda Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, asas, sasaran, pelaksanaan, mekanisme, manfaat dan jaminan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
7 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 47 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Penyidik Pegawai Negei Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2000 tentang Bentuk/Model Formulir Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Acara Pemeriksaan di Pengadilan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Informasi Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa Informasi Jabatan adalah hasil dari analisis
jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
maka informasi Jabatan adalah sebagai informasi
tentang data-data Jabatan dan sebagai Instrumen yang
digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di
bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
kediklatan;
bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan
diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Laut untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga
dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Informasi Jabatan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun
2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Informasi Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Penetapan Informasi Jabatan;
3. Penyusunan Informasi Jabatan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 47 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Perwali Yogyakarta No.56 Tahun 2008 ttg Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Besaran Hadiah Pegawai Pilihan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Perwali Yogyakarta No.56 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Besaran Hadiah Pegawai Pilihan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 47, LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 1992.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD 2021/No.47 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Staf Khusus Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan di Kota Bekasi perlu didukung oleh Staf Khusus untuk untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Staf Khusus Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Staf Khusus Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Muatannya berisi bab Ketentuan Umum, Tujuan, Pembentukan dan Kedudukan, Tugas, Pengangkatan, Pemberhantian, Sekretariat, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
