Penghapusan dan Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah
2012
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 75, BD.2012/NO.75
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penghapusan dan Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 dan Pasal 75
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan dan Tata
Cara Penjualan Barang Milik Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15
Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penghapusan; Tata Cara Penjualan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 71 Tahun 2012
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2012
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 71, BD.2012/NO.71
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun
2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2011 perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa telah dilakukan analisis beban kerja terhadap Satuan Organisasi
Perangkat Daerah dalam penggunaan sarana kerja kendaraan dinas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008;
Materi Pokok: mengubah lampiran III pada angka II
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 2 HLM: Lampiran: 5 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 48 Tahun 2012
Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code
2012
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 48, BD.2012/NO.48
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code
ABSTRAK:
a. bahwa menindaklanjuti Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Penggunaan
Asrama Buruh Ledok Code, perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah
tersebut dengan Peraturan Gubernur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2000; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun
2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Fasilitas; Persyaratan; Jangka Waktu Penghunian; Hak Penghuni; Kewajiban, Larangan dan Sanksi; Mekanisme Pembayaran; Pengelola; Pembinaan; Pemeliharaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Menacabut Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penggunaan Asrama Buruh Ledok Code
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 8 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penggunaan dan Pemanfaatan Sarana Mobilitas Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan efektifitas kerja dan kelancaraan penyelenggaraan tugas, Pemerinatah Provinsi Jawa Tengah melakukan sewa sarana mobilitas kendaraan operasional agar berdaya guna, sebagai penunjang sarana dan prasarana kerja; bahwa sarana dadn prasarana kerja pemerintahan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, sehingga diperlukan pedoman penggunaan dan pemanfaatan sarana mobilitas kendaraan operasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Mobilitas Kendaraan Operasional Pemeriatah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan sarana mobilitas kendaraan opersional.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2012.
6 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 30 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa penghunian rumah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur
Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah jo Peraturan
Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 jo Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun
2011;
b. bahwa adanya peningkatan kebutuhan Daerah terhadap ruang kantor
serta masih adanya rumah daerah yang belum diberi status maka
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2011 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57
Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
373/KPTS/M/2001 ; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun
2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
35 Tahun 2011;
Materi Pokok: mengubah ketentuan pada lampiran I
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 4 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2012
Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
2011
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 52, BD.2011/NO.53
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah telah
diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 22.1 Tahun 2010;
b. bahwa setelah dilakukan evaluasi untuk melaksanakan ketentuan
Kebijakan Akuntansi dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang
benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan maka Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah ;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan
Nomor 44/KPTS/1984 dan Nomor 215/KMK.01/1984; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2007; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun
2009; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun
2011;
Materi Pokok: mengatur mengenai tujuan Pelaksanaan Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian barang milik daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 3 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan batas minimum kapitalisasi
(capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kapitalisasi
Barang Milik Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
2007; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengeluran Dikapitalisasi; Pengeluran Tidak Dikapitalisasi; Batas Mininum Kapitalisasi Aset Tetap; Pencatatan Barang Milik Daerah (BMD); Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Halaman: 7 HLM; Penjelasan: 3 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 35 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa penghunian rumah daerah telah diatur dalam Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Penghunian Rumah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011;
b. bahwa adanya perubahan status dan pengukuran ulang luas bangunan
rumah daerah maka Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2010
sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah
Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
373/KPTS/M/2001; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun
2010; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun
2011;
Materi Pokok: mengatur mengenai penghunian Rumah Jabatan tertentu
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 9 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa penghunian rumah daerah telah diatur dalam Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010;
b. bahwa setelah dievaluasi, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah
Daerah, perlu ditambahkan ketentuan mengenai kewenangan renovasi
dan pemeliharaan rumah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
373/KPTS/M/2001; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun
2010;
Materi Pokok: mengatur mengenai Renovasi dan Pemeliharaan Rumah Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 11 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
