Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.684 peraturan dalam 0,077 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 13 Tahun 2013

Perubahan atas Perda No 10 Tahun 2010 tentang Retribusi jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA 13_2013.pdf

Abstrak

Retribusi

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No 1/C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda No 10 Tahun 2010 tentang Retribusi jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan telah selesainya pembangunan/ dioperasikannya Gedung Serba Guna Rato Ebhu yang merupakan asset Pemerintah Daerah untuk dipergunakan masyarakat secara luas serta banyaknya peningkatan sarana dan prasarana yang disediakan pada Stadion Utama Gelora Bangkalan; b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta adanya penyesuaian tarif, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E); Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D); Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D).
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010, Nomor 3/C), diubah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2013.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2013

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP_13_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2014

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No. 13 Tahun 2014.pdf

Abstrak

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2014 NOMOR 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta dengan mewujudkan kemandirian daerah dan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk memungut Retribusi Rumah Potong Hewan.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dalam peraturan ini berisi tentang retribusi rumah potong hewan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta dengan mewujudkan kemandirian daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2014.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perwa_No_13.pdf

Abstrak

insentif - retribusi - daerah

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD. 2022/NO. 13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 95 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penerima Dan Alokasi Pemungutan Retribusi Daerah; Pemberian Dan Pemanfaatan Serta Besaran Insentif Pemungutan Retribusi; Penganggaran Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Hlmn.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

Download :
PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
13. PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 13 Tahun 2001

RETRIBUSI PASAR

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.13-th-2001-tg-RETRIBUSI-PASAR.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - PASAR

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2001/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PASAR

ABSTRAK:

Dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Muaro u sumber Pendapatan Daerah; Berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.03 Tahun 1984; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 119 Tahun 1998; Kepmendagri No. 147 Tahun 1999; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang RETRIBUSI PASAR; meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besar Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Daluarsa; Ketentuan Pidana; Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2001.
9 hlmn; 3 pnjlsn

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2003

Retribusi Pemakaian Barang Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA 13 TAHUN 2003 TTG RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANGDAERAH.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 13 Tahun 2011

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 30 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 2 Tahun 2008 tentang PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Download :
Perda_Kab_Bangka Tengah_2011_13.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2013.