Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Memberikan Kepastian Perlindungan Kesejahteraan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan yang Baik didalam maupun di luar Hubungan Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.85 Tahun 2013; PP No.86 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015; PERPRES No.12 Tahun 2013; PERPRES No.32 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tujuan dan Sasaran, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan, Sanksi Administratif, Pengawasan dan Pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Walikota Prabumulih No 86 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan program prasarana Bangunan Gedung, pekerjaan di Bidang Jalan dan Jembatan dan Drainase, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu mengatur Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanaja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 6 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 28/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No 119/PMK.02/2020; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Prabumulih No 10 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur mengenai ketentuan umum, pengendalian dan evaluasi ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Walikota Prabumulih No 86 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2021, perlu mentapkan Peraturan Bupati Tentang
Pedoman Pengguanaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional
Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
Tahun Anggaran 2021.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan dan Sasaran, BAB III Program Kegiatan Dana BOK, BAB IV Penggunaan Dana BOK, BAB V Pelaporan, BAB VI Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dan melengkapi data pembagian dan penetapan besaran dana desa bagi setiap desa di Kabupaten Sikka maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka TahunAnggaran2017.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sikka Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 5), diubah antara lain mekanisme penyaluran, prioritas penggunaan, laporan, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Merubah Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017
11 halaman
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 36, BN.2021/No.1485, https://jdih.atrbpn.go.id: 6 hlm.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 36 Tahun 2018
PERBUP Kab. Sambas No. 59 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diselaraskan dengan kemampuan Keuangan Daerah; bahw aketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2017, tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tepat di Lingkungan Pemerintah KabupatenSambas Tahun Anggaran 2018 perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tepat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.11 Tahun 2011, Kepmen Keu No.113/KMK.05/2012, Keputusan Menteri Keu No.32/ PMK.02/2018, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Ketentuan Umum; Ketentuan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Dalam Penandatanganan SPT dan SPPD; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
21 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Terminal.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda No.14 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan retribusi terminal termasuk didalamnya mengatur tentang satuan kerja perangkat daerah pengelola retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran, pengadaan dan penyediaan alat pungut, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi, tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi dan sanksi administratif, tata cara pengajuan keberatan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 575
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan keuangan negara dan rasionalisasi pelaksanaan program kegiatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka perlu diadakan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
1. UU No. 30 Tahun 2008;
2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
3. PP No. 12 Tahun 2019;
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendgari No. 21 Tahun 2011;
5. Permendagri No. 33 Tahun 2019;
6. Permenku No. 35/PMK.07/2020;
7. Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 9 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas penjabaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Pemeliharaan, Pengadaandan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 yang efisien dan efektif, telah disusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016; bahwa sehubungan dengan adanya perubahan upah harian lepas dan penambahan honorarium penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu merubah Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 diubah.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
