Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kampung Iklim
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 58 huruf e, Perda Kab Cilacap No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menyellenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mendorong peran serta masyarakat guna peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal mellaui Program Kampung Iklim; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Program Kampung Iklim;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 41 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2012; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 61 Tahun 2011; Perpres No 71 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 2 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, tata laksana proklim, apresiasi proklim, pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 58 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian
Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2018 Nomor 646) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku
pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa pada belanja operasi dan belanja modal anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis elektronik - pedoman pengendalian, evaluasi, dan pelaporan atas
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 188, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 1056
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Berbasis Elektronik Atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Wali Kota Batam Nomor
58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan. Untuk mewujudkan transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Batam serta sebagai pedoman
melaksanakan kegiatan pemantauan
pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang efektif
dan efisien perlu dilakukan secara elektronik. Dalam rangka penguatan dan penajaman
program reformasi birokrasi di lingkungan
Pemerintah Kota Batam, perlu memanfaatkan
teknologi informasi dalam upaya peningkatan
kualitas manajemen kinerja dan inovasi dalam
pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan
Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi
dan Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No.39 Tahu2003; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permenpanrb No.88 Tahun 2021; Perwali Batam No.40 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota Batam ini diatur tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan
Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi
dan Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 58 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian
Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2018 Nomor 646) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 194 Tahun 2020
PENETAPAN,- PENEGASAN, DAN PENGESAHAN - BATAS - DESA SAKO - KECAMATAN - RAMBUTAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 194, BD.2020/No.194
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Sako Kecamatan Rambutan
ABSTRAK:
Dasar pertimbagan dalam peraturan ini adalah :Melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang pedoman penetapan dan penegasan Batas Desa,Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan ,Penegasaan dan Pengesahan Batas Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana tela diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 185 Tahun 2016
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup,Penetapan ,Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sako Kecamatan Rambutan,Peta Batas Desa ,Ketentuan Pennutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 203 Tahun 2019
pembangunan sarana dan prasarana - petunjuk teknis pelaksanaan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 203, BD.2019/NO.203
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut telah diundangkannya Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, telah ditetapkan Perbup Cilacap No 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Wilayah Kab Cilacap; bahwa dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pembangunan saran dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, maka Perbup Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang perubahan atas Perbup Cilacap No 48 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Wilayah Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 tahun 2-16; Perda Kab Cilacap no 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 tahun 2019
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 209 Tahun 2018
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 214, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Kedudukan Daerah Kepentingan Pelabuhan Tanjung Priok/Pasar Ikan Kedalam Wilayah Kekuasaan Penguasa Perang Maritim Jakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1960.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 214 Tahun 2020
PENETAPAN,- PENEGASAN, DAN PENGESAHAN - BATAS - DESA - PANCA MULYA - KECAMATAN - TUNGKAL ILIR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 214, BD.2020/No.214
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Panca Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah :Melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa perlu menetapkan peraturan bupati Tentang penetapan ,penegasan dan pengesahan Batas Desa Panca Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002 ;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 11 Tahun 2016;Perbup No 185 Tahun 2016
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang lingkup,Penetapan ,Penegasan dan Pengesahan Batas desa Panca Mulya Kecamatan Tungkal Ilir,Peta Batas Desa,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 215 Tahun 2019
penyelenggaraan pemerintahan daerah - perencanaan pengawasan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 215, BD.2021/NO.215
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Permendagri No 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, serta mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemda di Lingkungan Pemkab Cilacap secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, maka dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda di Lingkungan Pemkab Cilacap Tahun 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU no 31 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU no 1 Tahun 2004; UU no 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; OO No 60 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 10 tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan pengawasan yang meliputi fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sasaran pengawsan penyelenggaraan pemerintahan daearah, dan jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
