Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian resiko yang meliputi identifikasi resiko dan analisis resiko.
Dasar Hukum: UU No.25 1956; UU No.17 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan No. PER-688/K/D4/2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.9 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah pedoman penilaian resiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuhan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintahan provinsi kalimantan timur melalui identifikasi dan analisi resiko, sehingga diperolah daftar resiko, status resiko dan peta resiko.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
Peraturan yang Dicabut; Pergub Kalimantan Timur UU No.9 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014; (Lembaran Negara Republik Indonesia No 58 Tahun 2015;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5679).
46 hlm.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengerusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah
UU No.28 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 1984; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.15 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.2 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, sistematika, dan pemantauan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 27 Tahun 2018
PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 71 Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Persentase Pembagran Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2018.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang Persentase Pembagran Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2018. Dimuat ketentuan umum, persentase bagi hasil, pembayaran bagi hasil.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2018.
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi seiisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah diperhitungkan pad.a triwr.rlan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.
Peraturan ini terdiri atas 4 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang GARIS SEMPADAN JALAN
ABSTRAK:
BAHWA BERDASARKAN PASAL 124 PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2011-2030, MAKA KETENTUAN MENGENAI GARIS SEMPADAN JALAN YANG MENJADI SALAH SATU KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD DAPAT DIATUR DALAM PERATURAN WALIKOTA; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, MAKA PERLU MEMBENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN.
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 1); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DAN PERATURAN ZONASI KOTA BLITAR TAHUN 2017-2037 (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 10).
KETENTUAN UMUM; TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP; GSJ DAN FUNGSI JALAN; PENETAPAN GSJ; PENGATURAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN GSJ; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
19 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATALAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap; bahwa sebagai tindaklanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 14 tentang tugas perumusan Bidang Bina Marga, perubahan pada Pasal 15 huruf b dan huruf c tentang fungsi Bidang Bina Marga, Perubahan pada Pasal 16 huruf a, huruf i dan huruf k tentang uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga, perubahan pada Pasal 19 tentang tugas seksi peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, perubahan pada Pasal 20 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf h tentang uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan dan Rebahilitasi Jalan dan Jembatan, perubahan pada Pasal 21 tentang tugas Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan, perubahan pada Pasal 22 huruf d, huruf g dan huruf h tentang uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan, penghapusan pada Pasal 34 huruf e , penghapusan huruf g pada Pasal 36 dan penghapusan huruf f pada Pasal 38.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan
pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian
daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan Pajak
Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak daerah,
yang salah satunya adalah Jenis Pajak Reklame maka
dipandang perlu adanya Pedoman Teknis tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
ETIKA PENYELENGGARAAN REKLAME;
BAB IV
JENIS REKLAME DAN SUBJEK PAJAK REKLAME;
BAB V
PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK;
BAB VI
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN;
BAB VII
PROSEDUR PENERBITAN;
BAB VIII
MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK;
BAB IX
PROSEDUR PEMUNGUTAN/PENETAPAN PAJAK;
BAB X
PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK;
BAB XI
PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGAHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING;
BAB XIII
PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK;
BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN;
BAB XV
PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN;
BAB XVI
PROSEDUR PENYIDIKAN;
BAB XVII
PENGENDALIAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN;
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pengelolaan Barang Persediaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
