Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.080 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PermenPU5-2007.pdf

Pedoman Teknis-Pembangunan-Rumah Susun Sederhana

2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 5, JDIH PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah terutama di kota metropolitan/besar, perlu dibangun rumah susun sederhana bertingkat tinggi; b. bahwa rumah susun sederhana bertingkat tinggi merupakan bangunan gedung fungsi hunian yang harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung; c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, perlu ditetapkan persyaratan teknis yang mengatur pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi; d. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun dipandang belum mencukupi untuk mengatur rumah susun sederhana bertingkat tinggi, maka perlu dibuat peraturan menteri yang lebih komprehensif dan melengkapi peraturan yang sudah ada;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi kriteria perencanaan, ketentuan administratif, ketentuan teknis tata bangunan, ketentuan teknis keandalan bangunan, dan ketentuan pembiayaan bangunan rusuna bertingkat tinggi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2007.
51 hlm

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.05/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perumahan, Permukiman

Download file:

SE OJK Nomor 12 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Lingkungan Bakamla

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

peraturan-bakamla-no-3-tahun-2024.pdf

Rumah Susun - Bakamla

2024

Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 3, BN 2024 (590):5 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Lingkungan Bakamla

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumah Susun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan laut tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Lingkungan Bakamla.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; UU Nomor 9 Tahun 2018; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 13 Tahun 2021; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 47 Tahun 2023; Perpres Nomor 178 Tahun 2014; Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022; Permenkeu Nomor 155/PMK.02/2021; Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021; dan Peraturan Bakamla Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur mengenai Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Lingkungan Bakamla. Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kepala Bakamla dalam penetapan tarif sewa Rumah Susun di lingkungan Bakamla.

CATATAN:

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2024.
Lampiran file: 8 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, lampiran hlm 6 sd 8).

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan BP Tapera No. 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

Download file:

Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan BP Tapera No. 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

Download file:

Peraturan BP Tapera Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

Peraturan BP Tapera Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pembiayaan Perumahan bagi Peserta TabunganPerumahan Rakyat

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

Peraturan BP Tapera Nomor 8 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Laporan Pengelolaan Program Tabungan Perumahan Rakyat

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

Peraturan BP Tapera Nomor 7 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BP Tapera No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
Peraturan BP Tapera No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

Download file:

Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

Peraturan BP Tapera Nomor 3 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.