Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.137 Tahun 2017, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 3 halaman lampiran;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 17, BN.2015/No.1597, jdih.atrbpn.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA PANGKALAN KONGSI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pangkalan Kongsi Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 137 Tahun 2017; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Perda Kab.Sambas No. 1 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
20 Halaman dan 6 Halaman Penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011
Permen Agraria/Kepala BPN No. 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara
Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
Pembentukan - Kantor Pertanahan - Kabupaten Padang Lawas - Kabupaten Labuhanbatu Selatan - Provinsi Sumatera Utara - Kabupaten Buru Selatan - Provinsi Maluku - Kabupaten Konawe - Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
2024
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 17, BN 2024 (422); 6 hlm
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Kantor
Pertanahan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, dan
Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi
Tenggara
ABSTRAK:
bahwa dengan pembentukan daerah otonomi baruKabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Buru
Selatan di Provinsi Maluku, dan Kabupaten Konawe
Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dibentuk
perwakilan kantor pertanahan pada masing-masing
kabupaten
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2008; UU Nomor 39 TAhun 2008; UU Nomor 13 TAhun 2013; Perpres Nomor 47 Tahun 2020; Perpres Nomor 48 Tahun 2020; Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020; Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
Kantor Pertanahan
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor
Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi
Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1793);
b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan
Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku
Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi
Maluku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1107), yang mengatur mengenai Pembentukan
Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan
Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi
Maluku; dan
c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan
Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu
Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Nias Utara
Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1736), yang mengatur
mengenai Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas
dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten
Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di
Provinsi Sumatera Utara,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm; hlm 1 sd 5 batang tubuh, hlm 6 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006
PERBUP - KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007 DI BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2006/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Di Banyumas
ABSTRAK:
bahwa agar penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dipandang perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 di Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/120/2005; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 Di Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan, dipandang perlu menetapkan Kode dan
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; bahwa Kode dan Data Wilayah Administras i Pemerintahan
tersebut dipergunakan didalam identitas kewilayahan
kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman a dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2006.
16 hlm
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 18, BN 2017/No.1514, atrbpn.go.id: 6 Hlm
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2017/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat 92) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; bahwa dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan dan/atau pengunaan tanah untuk kegiatan usaha dengan luas tanah/lahan dibawah 10/000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), maka Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan perizinan perubahan penggunaan tanah dengan mengacu pada Rencana Tata Raung Wilayah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Araria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III IPPT
Bab IV Tata Cara Permohonan IPPT
Bab V Perubahan IPPT
Bab VI Kewajiban dan Larangan Pemegang IPPT
Bab VII Pengawasan dan Pengendalian
Bab VIII Sanksi
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
19 halaman
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 18, BN 2016/NO 605; ATRBPN; 8 HLM
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
