Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.716 peraturan dalam 0,064 detik

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Untuk Penerbitan Buku

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

bn94-2023.pdf

perizinan-buku

2023

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 16, BN.2023 (94)/ 18 hlm

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Untuk Penerbitan Buku

ABSTRAK:

a. bahwa penerbitan buku merupakan bagian kegiatan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan yang belum memiliki norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha untuk penerbitan buku; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penetapan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk ditetapkan pada masing-masing sektor dengan peraturan menteri/kepala lembaga; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha untuk Penerbitan Buku
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan usaha penerbitan buku dan perizinan berusaha.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
18 hlm

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Informasi Publik pada Perpustakaan Nasional

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Informasi Publik

Download file:

PERKA_7_2021_Pedoman_Peng...k_pada_Perpusnas.pdf

PEDOMAN - PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK - PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL

2021

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 7, BN 2021 (904): 26 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik pada Perpustakaan Nasional

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di perpustakaan nasional yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, perlu membuka akses terhadap layanan informasi publik.
Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020
Pasal 4 (1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Informasi yang disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Informasi Publik yang berkaitan dengan Perpusnas; b. Informasi Publik mengenai kegiatan dan kinerja Perpusnas; c. Informasi Publik mengenai laporan keuangan; dan d. Informasi Publik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Lampiran File; 33 Halaman

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Download file:

PERBAN_No_8_tahun_2022.pdf

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 15 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Keluarga Berencana Informasi Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKKBN No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Download file:

Peraturan BKKBN No 15 Tahun 2020.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Perizinan Sektoral

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Perizinan Sektoral

Download file:

Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Download file:

Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2023.pdf

layanan informasi publik - badan pembinaan ideologi pancasila

2023

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila NO. 1, BN 2023 (92): 28 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta layanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas, perlu penyelenggaraan layanan informasi publik. Bahwa penyelenggaraan layanan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018; dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021.
Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

CATATAN:

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Lampiran file: 47 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 28 dan lampiran hlm 29 sd 47)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT