TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2018/ No. 280
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu
untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018.
UU No. 23 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 107 Tahun 2017; Permenkeu No. 50/PMK.07/2017; Permenkeu No. 199/PMK.07/2017; Permenkeu No. 226/PMK.07/2017; Permendes PDTT No. 19 Tahun 2017; Perda No. 4 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2017; Perbup No. 47 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang tata cara penghitungan pembagian dana desa, penetapan rincian dana desa, mekanisme dan tahap penyaluran dana desa, penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa, penundaan, pemyaluran kembali dan pemotongan dana desa, prioritas penggunaan dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan ini terdiri atas 14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2018
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2018/No. 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil pajak daerah perlu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No. 97 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRINo. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2015; PERMENDESPDTT No. 19 Tahun 2017; PERMENKEU No. 50/PMK.07/2017; PERMENKEU No. 199/PMK.07/2017; PERMENKEU No. 226/PMK.07/2017; Keputusan Bersama MENDAGRI , KEMENKUE, KEMENDESPDTT dan KEMENPPN/Kepala BPPN No : 140-8698 Tahun 2017, No. 954/KMK.07/2017, No : 116 Tahun 2017, No : 01/SKB/M.PPN/12/2017; PERDA Kab. Toba Samosir No. 13 Tahun 2017; dan PERBUP Toba Samosir No. 53 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa, Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa, Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa, Pelaporan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepa Pemerintah Desa, Sanksi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KERJA PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, perlu membentuk peraturan bupati lombok tengah tentang tata kerja penyelenggara pemilihan kepala desa.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, peraturan daerah nomor 1 tahun 2016,
Ketentuan Umum, Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Sekretariat Pemilihan Kabupaten, Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
-
-
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa dan Pedoman
Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nornor 12 Tahun
2017; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB ll
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB III
PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA;
BAB IV
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DAN JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN ;
BAB V
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA TINGKAT KECAMATAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA TINGKAT KABUPATEN;
BAB VI
PENYALURAN DAN PENCAIRAN;
BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB VIII
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA ;
BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer kedaerah dan dana desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114, Permenkeu Nomor 49/PMK.07/2016, Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu Nomor 225/PMK.07/2017, Permendes Nomor 19 Tahun 2017
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 dalam Lampiran I bagian II Huruf B diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merukapan begian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 dalam Lampiran I bagian II Huruf B diubah
desa
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa dalam pembangunan, keberadaan Perangkat
De sa mempunyai peran yang pen ting sehingga perlu
diatur pedoman pengisian perangkat desa.
Dalam rangka memberikan pedoman bagi
pemerintah desa dalam pelaksanaan p engts1an
jabatan perangkat desa perlu ditetapkan pedoman
pelaksanaannya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengaogkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 67 Tahun 2017; Perda Kab. Balangan Nomor 18
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman
Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengaogkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, meliputi: Ketentuan Umum; Persyaratan Calon Perangkat Desa; Tahapan Pengisian Perangkat Desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
.. halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Sempulau Indah Di Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa landau Kodah, dipandang perlu membentuk desa baru
UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.45 Tahun 2016,
Ketentuan Umum; Pembentukan, Cakupan Wilayah dan Batas Desa; Pemerintahan Desa; Pembinaan dan pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
12 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016.
Yang dimuat di dalam Peraturan Bupati ini adalah Kewenangan Desa.
Ruang lingkupdalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa; dan
c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa.
Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kriteria kewenangan lokal berskala Desaantara lain:
a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
b. telah dijalankan oleh desa;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 3 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan aset desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
. pemanfaatan;
e. pengamanan;
f. pemeliharaan;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j. pelaporan;
k. penilaian;
l. pembinaan;
m. pengawasan; dan
n. Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018
KAWASAN PERDESAAN AGROBISNIS DOGATI KECAMATAN JATI - RENCANA PEMBANGUNAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrobisnis Dogati kecamatan Jati Kabupaten Blora Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung keberhasilan
pembangunan kawasan Perdesaan Agrobisnis
Dogati Kecamatan Jati Kabupaten Blora, perlu
pengembangan kawasan perdesaan yang bertujuan
untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pembangunan ekonomi, dan
pemberdayaan masyarakat Desa melalui
pendekatan pembangunan partisipatif; bahwa untuk mempercepat pengembangan
kawasaan perdesaan sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan,
perlu menetapkan Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan Agrobisnis
Dogati Kecamatan Jati Kabupaten Blora 2018 –
2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip dan tujuan, rencana pembangunan kawasan perdesaan, penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, pengendalian dan evaluasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
130 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
