Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa penghasilan pemerintah desa untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparat
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat di Desa, perlu diberikan penghasilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa pemberian penghasilan pemerintah desa harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar, beban kerja, dan kinerja aparat Pemerintah desa, serta
kemampuan keuangan desa; bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten
Kudus sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
perekonornian dan regulasi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan
Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis penghasilan Pemerintah Desa, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 61 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang
perubahan kedua-besaran-tunjangan perumahan-tunjangan transportasi-pimpinan dan anggota dprd-kabupaten kupang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun
2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan
Transportasi Bagi Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa dalam rangka penyusaian besaran tunjangan
perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, maka perlu merubah
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi
Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalamhuruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 201 7 tentang
Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-UndangNomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang; Peraturan Bupati Ku pa ng Nomor 28 Tahun 2017 tentang
besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi
Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah
Perbup tersebut mengatur mengenai besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006, dalam rangka peningkatan kesejahteraan
Pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat kerja atau kondisi
kerja, atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, Pemerintah
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); bahwa persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dilakukan bersamaan dengan pembahasan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kriteria pemberian tambahan penghasilan, Besarnya tambahan penghasilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2013 dicabut.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 61
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara untuk
meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar demi terciptanya
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
Ketentuan Umum,Kreteria Pemberian Tambahan Penghasilan,Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai,Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai,
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
-
-
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 62 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Mengubah Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas peran serta membantu Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengembangan bidang keagamaan selaku Petugas Pemulasaran Jenazah, maka perlu adanya pedoman pemberian insentif.
UU No 14 Th 1950 Yang telah diubah UU no 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah PP Peganti UU No 9 Th 2015; PP No 2 Th 2012; Permendagri No 32 Th 2011 yang telah diubah Permendagri No 14 Th 2016; Perbup Tangerang No 1 Th 2007.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Tegal No. 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
Honorarium PTT di lingkungan Pemkab tegal telah diatur dengan Perbup Tegal No 6 tahu 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup tegal No 90 Tahun 2017. Honorarium PT tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Tegal no 4 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab tegal No 6 tahun 2008 sebagaiman atelah diubah dengan Perda Kab Tegal No 9 tahun 2009; Perbup tegal No 6 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan keenam atas Perbup Tegal No 6 Tahun 2010
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi tehadap
pelaksanaan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun
2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 42 Tahun 2017 dan guna meningkatkan
kinerja dan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu
diberikan Tambahan Penghasilan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan
Peraturan Bupati
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
mengatur mengenai penetapan tambahan penghasilan bagi ASN di Kab Pasuruan, meliputi antara lain: ketentuan umum, prosedur pemberian, metode perhitungan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
jumlah 7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
