Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.339 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 176 Tahun 2019

Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah)

Perekonomian

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 176 Tahun 2019.pdf

Abstrak

GERAKAN PENINGKATAN USAHA RAKYAT

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 176, BD.2019/No.176

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah)

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro, sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan investasi daerah berbentuk investasi langsung melalui pinjaman modal usaha mikro di sektor kelancaran pelaksanaan Investasi Daerah berbentuk Investasi Langsung melalui Pinjaman Modal Usaha untuk pelaku usaha yang memiliki jenis usaha mikro di sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha, maka perlu di tetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Usaha dengan nama Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019; Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/845-KUM/2019; Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT.Bank Perkreditan Rakyat Nomor : 188.45/42-PK-KUM/2019 dan Nomor : 013/PT.BPR/TALA/IX/2019
Peraturan Bupati Tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga Dan Rente Bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah), Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud Dan Tujuan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
15 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 180 Tahun 1998

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 Tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 10 Tahun 1999 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Mengubah :

KEPPRES No. 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Download :
Keputusan_Presiden_no_180 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 201 Tahun 1952

Besarnya Sokongan Dari Teh Guna Membiayai Riset Dan Propaganda Teh

Kehutanan dan Perkebunan Perekonomian

Download :
Keppres No.201 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 202 Tahun 1953

Perjalanan Menteri Keuangan Ke Luar Negeri Dalam Rangka Perbaikan Ekonomi Dan Keuangan Negara

Perekonomian

Download :
Keppres No. 202 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci No. 202 Tahun 2008

PETUNJUK UMUM OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (KUPEM) KABUPATEN KERINCI

Perekonomian

Download :
Perbup-202-2008-ttg-KUPEM-08.pdf

Abstrak

PETUNJUK UMUM OPERASIONAL - PENYELENGGARAAN - KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT - KABUPATEN KERINCI

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 202, BD.2008/NO.202

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK UMUM OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (KUPEM) KABUPATEN KERINCI

ABSTRAK:

Salah satu upaya untuk membantu petani dan usaha kecil dan menengah dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan modal dalam rangka peningkatan pendapatannya adalah dengan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM).
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 15 Tahun 2007.
Perbu Ini mengatur mengenai Petunjuk Umum Operasional Penyelenggan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarkat (KUPEM) Kabupaten Kerinci.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
4 hlm.; Lampiran 10 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 224 Tahun 1960

Pemberian Kuasa Untuk Menyimpang Dari Sarat-Sarat Pasal 2 Zeebrieven en Scheepspassenbesluit 1934 Bagi Kapal-Kapal Laut Isi Kotor 500 M3

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Keppres No 224 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 227 Tahun 1967

Team Perunding Bantuan Ekonomi Amerika Serikat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Download :
Keppres No 227 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 236 Tahun 1961

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 72) Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Menyampaikan Alat Pembayaran Indonesia Yang Sah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download :
pp no 236 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 262 Tahun 1968

Kerjasama Ekonomi Dan Perdagangan Jangka Panjang Antara Republik Indonesia Dan Republik Federasi Sosialis Yugoslavia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Keppres No 262 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 273 Tahun 2020

Dana Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM)

Perekonomian

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 273 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Perekonomian

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 273, BD.2020/NO.273

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM)

ABSTRAK:

Bahwa untuk proses penyaluran dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) mengacu pada penetapan persetujuan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) oleh KementeriaKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka perlu diatur ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020,Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020,Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015,Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKMIXII/2016,Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06 Tahun 2020,Keputusan Deputi Bidang Pembiyaan Nomor 98 Tahun 2020.
Peraturan memuat tentang;Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM),Dengan sistematik,Ketentuan umum,Maksud dan tujuan,Ruang lingkup,Prosedur persyaratan,pendaftaran serta penyaluran dana BPUM Usaha Mikro dan larangannya,Ketentuan jam operasional,Pengawasan dan pengendalian,Ketentuan lain-lain,Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1962.