Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter Dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi
ABSTRAK:
a. bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi terhadap perempuan dan anak adalah
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan
dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah
semakin meningkat, meluas dan kompleks dimana
korban, keluarga dan saksi sering mendapatkan
ancaman, kekerasan, persekusi dan harus terusir serta
meninggalkan tempat tinggalnya untuk mendapatkan
pertolongan, perlindungan keamanan dan pemulihan,
sehingga membutuhkan rumah aman, shelter dan
rumah penampungan sementara;
c.
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pasal
17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan, Pemerintah Daerah harus menyediakan
pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban serta
membentuk Peraturan Gubernur tentang
penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah
penampungan sementara bagi perempuan dan anak
korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter Dan Rumah
Penampungan Sementara Bagi Perempuan Dan Anak
Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, hak-hak korban, keluarga korban dan sanksi, prinsip layanan, rumah aman, shelter, rumah penampungan sementara, rujukan, koordinasi, kerjasama dan pengawasan, sinergi data, partisipasi masyarakat, perguruan tinggi dan mekanisme aduan, kewajiban perangkat daerah, pembiayan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
29 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD. 2020/ No 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak;
b. bahwa agar penanganan perlindungan anak lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematik, maka perlu dibentuk Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Semarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, layanan, tugas dan tujuan, susunan organisasi, keanggotaan, keanggotaan, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
b. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia;
c. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018; Perda Kabupaten Majene No. 10 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yaitu:
1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tugas Tambahan dan Jabatan Fungsional
2. Tata Laksana
3. Kepegawaian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia khususnya perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan pelayanan yang memadai; bahwa agar perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui Pusa Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
UU No.23 Tahun 2002, UU No.35 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2015, Permen Negara Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No.1 Tahun 2010, Perda Kabupaten Kubu Raya No.1 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kubu Raya No.9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Pembentukan dan Kedudukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Kepengurusan; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2010/ No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rembang Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang telah mencanangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak sehingga perlu disusun Pedoman
Pelaksanaannya; bahwa untuk memperjelas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak yang mensinergikan seluruh sumber daya dan mitra potensial sehingga lebih efektif dan efisien; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rembang Layak Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rembang Layak Anak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (6) Perda Kab. Agam No. 9 Tahun 2019 perlu menetapkan Perbup tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, Perda kab. Agam No. 11 Tahun 2016, Perda Kab. Agam No. 9 Tahun 2019
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2017
penerbitan - kartu - identitas - anak - di - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2017/22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah dalam rangka menindaklanjuti Permendagri No. 02 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 184 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; U No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2010; Perpres RI No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 02 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengqan Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 5 Tahun 2010; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 84 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sasaran Persayaratan Dan Tata Cara Penerbitan KIA, Masa Berlaku, Spesifikasi Blangko Formulasi Kalimat Dan Penulisan Identitas Anak, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
14 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA PAREPARE
ABSTRAK:
anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu harus mendapatkan kesejahteraan sosial yang menjamin keberfungsian sosial anak secara layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, bermartabat dan berakhlak mulia; dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak perlu dilakukan secara integratif; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Parepare.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagimana telah berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Layanan Minimal Bidang Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 A/HUK/ 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. BERKEDUDUKAN;
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
3. PRINSIP DASAR LAYANAN;
4. SUSUNAN PENYELENGGARA;
5. PELAKSANAAN DAN MEKANISME;
6. PELAPORAN DAN PEMANTAUAN;
7. PEMBIAYAAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penangan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua
untuk bertanggungiawab menyelenggarakan perlindungan anak terutama dari kekerasan; bahwa anak yang mengalami kekerasan menderita secara fisik, psikis, dan mental sehingga diperlukan upaya untuk menyembuhkan kondisinya seperti semula
UU NO. 4 TAHUN 1979; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 20 TAHUN 2003; UU NO. 23 TAHUN 2004; UU NO. 3 TAHUN 2005; UU NO. 13 TAHUN 2006; UU NO. 21 TAHUN 2007; UU NO. 44 TAHUN 2008; UU NO. 11 TAHUN 2009; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 4 TAHUN 2017
Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan adalah untuk memberi acuan kepada pemangku kepentingan dalam upaya melindungi dan menangani Anak Korban Kekerasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
