Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.855 peraturan dalam 0,082 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download file:

7.pdf

PUPUK BERSUBSIDI - KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2016/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permetan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi, pengawasan dan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2016.
35 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Desa Standar/Pedoman Dana Desa

Download file:

PERBUP 2016 - 07.pdf

DANA DESA - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Tahun 2016/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Peman tauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penghitungan pembagian dana desa, mekanisme penyaluran dana desa, prioritas penggunaan dana desa, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa, sanksi, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2016.
17 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Pulpis No 7 Tahun ...ntuan Pokok PDAM.pdf

Standar/Pedoman - BUMD

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2016/07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau

ABSTRAK:

Guna menjamin terwujudnya pelayanan PDAM yang profesional, berkualitas dan berkesinambungan dan untuk meningkatkan kinerja bagi Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai dalam mengelola Perusahaan, serta guna memberi motivasi untuk mencapai tujuan Perusahaan, maka perlu diberikan penghargaan berupa penghasilan yang wajar dan memadai bagi Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai PDAM.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2010.
Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2016.
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2016
25 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP Anambas 07 2016.pdf

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 219

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan, melestarikan lingkungan serta ketertiban, kelancaran dan keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 55 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Kepmedagri No. 131.21-4721; Perda Kabupaten Kepulauan Anambas No.3 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Download file:

perbup sukoharjo No 7 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Tahun 2016/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa pengaturan prosentase belanja desa perlu diatur secara lebih rinci, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan Desa;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 164); 13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 40);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 40)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 40)
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo

Abstrak

Badan Layanan Umum Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman Keluarga Berencana

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo

Download file:

PERBUP 6 TAHUN 2016.pdf

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/No. 6 Seri E Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, telah diterbitkan Pemtumn Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo; bahwa da1am pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir melahai Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pencairan dana pinjaman serta pengenaan biaya jasa layanan pembuatan surat kuasa untuk. menjual jaminan pinjaman yang dibuat oleh Notaris yang dibebankan kepada peminjam dalam jasa layanan pinjaman; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa Standar/Pedoman

Download file:

6.pdf

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Tahun 2016/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan Pasal 27 dan menjamin lancar serta tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 4tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
46 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No. 6 Tahun 2016.pdf

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros

ABSTRAK:

a.bahwa agar perjalanan . dinas dapat' dilaksanakan dengan tertib,. efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu adanya pedoman pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan . Perjalanan Dinas Pemerinta.h Kabupaten Maros.
1. Undang-Undang . Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah · - Daerah Tk. II di· Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822}; 2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang · Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia .Nomor 428.6); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran · Negara.Repubtik lndcinesia Nomor 4355); · 5. Undang-Undang Nomor 5 . Tahun 2014 tentang Apa.ratµr Sipil Negara {Lembaran Negara Republik '::IP:�<>nesia . ':rahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran : ':: N��;ik��tihliic_�94�i,.��· Nomor 5494); ,·, a, •. -·· •. ,. . ,·· .::: ·i · 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahu 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 20); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 12 Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 12 Nomor 12); 21. Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 63 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita · Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 63).
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTA,H KABUPATEN MAROS. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Maros. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelak:sanaan urusan pamerintahan yang menjadi kewenangan daerah otononm. 3. Bupati adalah Bupati Maros. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maras. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maras. 6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maras. 8. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Maras. 9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Maras. 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Maras. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maras selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang terdiri dari Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Kantor. 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maras. 13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. 14. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah tenaga kerja dengan perjanjian kontrak yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam batas waktu tertentu. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros. 16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas Kabupaten Maros dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan semula ke tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas kedinasan dan kembali ke tempat kedudukan semula. 1 7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Maras. 18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Maras. 19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan I atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 21. Surat Perintah Togas yang selanjutnya disingkat SPT dan Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, tenaga non PNS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melakukan perjalanan dinas. 22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. 23. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 24. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rii1 berdasarkan ketentuan. 26. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor SKPD. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 ( 1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kabupaten Maros yang anggarannya bersumber dari APBD. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. pimpinan dan anggota DPRD; d. PNS dan CPNS; dan e. tenaga Non PNS. BABm PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. selektif, yaitu hanya dilakukan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. efisiensi penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas BAB IV PERJALANAN DINAS Pasal 4 ( 1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan: kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya; b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, sosialisasi, work shop dan kegiatan lain yang sejenis ; atau c. mengikuti pendidikan dan pelatihan. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal : a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan; b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; c. menghadiri panggilan Penyidik Hukum berkaitan dengan tugas kedinasannya. d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya; f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan g. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD / pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. Pasal 5 ( 1) Perjalanan dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam SPr/SP. (2) SPT/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD; b. Ketua/Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD; c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Bagaian Sekretariat Daerah; dan d. Atasan langsung untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada SKPD berkenan. (3) SPT/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diterbitkan oleh Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan. (4) Kewenangan penerbitan SPT/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat pendelegasian tertulis. (5) SPT/SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a. Pemberi Tugas; b. Pelaksana Tugas; c. tujuan pelaksanaan tugas; d. jangka waktu pelaksanaan tugas. (6) Bentuk SPT dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Bupati Maros yang mengatur Pedoman Tata Naekah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. (7) SPr /SP dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. (8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai format sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV BIAYA PERJALANAN DllfAS Bagian Kesatu Jenis Biaya Perjalanan Dinas Pasal 6 (1) Perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian; b. uang makan c. biaya transport luar daerah; d. biaya penginapan. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk biaya transport lokal. (3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas. (4) Biaya transport luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas di luar daerah yang tidak menggunakan kendaraan operasional dinas. (5) Biaya transport luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. biaya transport perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya pergi pulang menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan b. biaya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan. (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di Hotel; atau b. di tempat penginapan lainnya. (7) Format rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum. dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Penggolongan Perjalanan Dinas Pasal 8 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) digolongkan sebagai berikut: a. untuk Bupati dan Wakil Bupati; b. untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah; c. untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon lib; d. untuk Pejabat Eselon III, PNS Fungsional Golongan IV; e. untuk Pejabat Eselon IV, PNS Fungsional Golongan III; dan f. untuk staf (PNS, CPNS, Tenaga Non PNS). Bagian Ketiga Ketentuan Pemberian Biaya Perjalanan Dinas Pasal 9 Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang harian dibayarkan secara lumpsum; dan b. besaran uang harian yang dibayarkan adalah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati dan merupakan batas . tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Pasal 10 Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang makan dibayarkan secara lumpsum; dan b. besaran uang makan yang dibayarkan adalah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati dan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Pasal 11 Pemberian biaya transport luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. biaya Transport luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi dalam standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati; b. fasilitas transport pelaksana SPD luar daerah harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. c. dalam menentukan penggunaan fasilitas transport luar daerah, PA/KPA agar memperhatikan efisiensi keuangan, kemendesakan dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Pasal 12 Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi dalam standar biaya yang di tetapkan oleh Bupati; b. dalam hal pelaksana SPD mempergunakan penginapan dengan biaya -melebihi -standar -biaya yang -ditetapkan, maka kepada -pelaksana SPD tersebut hanya dapat dibayarkan sebesar batas tertinggi sebagaimana diatur dalam standar biaya tersebut; c. dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 o/o (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan eleh Bupati; dan 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan -seeasa lu,npsum. Pasal 13 (1) Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, -soeialiseei, work -shep -dan -kegiatan -lain yang -sej€nis -sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan mengikuti diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD pelaksana SPD. (3) Panitia penyelenggara kegiatan menyampaikan pemberitahuan mengenai -pembebanan biaya perjalanan -dinas -sebagaanana dimaksud pada ayat ·( 1-) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti kegiatan. Pasal 14 Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum atau sesudah perjalanan dinas dilaksanakan. Pasai 15 Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA SKPD. BAB VI .PELAKSANAAX .DAil P.ROSBDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Paul 16 Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenan. Pasal 17 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uan� Persediaan (UP) dan / atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran. (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. SPT/SP; b. fotocopy SPD; c. kuitansi tanda terima uang muka; dan d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas. Pasal 18 ( 1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan perjalanan dinas dibebankan pada DPA SKPD pemberi SPD. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat penerbit SPT /ST;dan b. pemyataan / tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 19 (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan melampirkan : a. SPT/SP yang sah/asli; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; c. bukti pembelian tiket dan pembayaran lainnya; d. bukti potongan tiket/boarding pass; e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya y�g dikeluarkan oleh hotel/penginapan/penyediajasa penginapan; dan f. untuk perjalanan dinas yang menggunakan jasa event organizer, . selain melampirkan · bukti pembelian tiket dan bukti pembayaran .' hotel, diwajibkan pula melampirkan kontrak/ perjanjian kerjasama. (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi angkutan darat dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan ke tempat tujuan pergi pulang dan/atau bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e tidak diperoleh atau hilang, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran rill sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 20 (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biayabiaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran. (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban. Pasal 21 Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/ atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku. BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 22 ( 1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas. (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan. BABIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 (1) Pejabat penerbit SPf/SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) untuk melakukan perjalanan dinas. (2) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat __ pendidikan/kepatutan/tugas yang bertugas. pasal 24 : Ketentuan mengenai besaran uang harian,uang makan,biaya transport luar daerah dan biaya penginapan untukpelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada standar biaya perjalanan dinas yang diatur dengan keputusan bupati BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama dan Lampiran Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang mengatur format Surat Perintah Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGKAT KUALITAS RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 6 Tahun 2016.pdf

pedoman pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten jeneponto

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGKAT KUALITAS RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

a. Mengi*gat : 1". b. BUPAfI JEIITEFONT|O, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5a ayat {2) Und.ang-Undang Reprrblik lnd,onesia Nomor 1 Tahun 2011 teatang Perulmahan dan Kawasan Permukiman, serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya khususnya dibidang perumahan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi; bahwa agar pem.anfaatan p,rograrn peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu adanya kriteria dan persyaratan penerima Program, Obyek Program pada Desa/Kelurahan; bahwa berd,asarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Ped"oman Pelaksanaan Frogram Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Jeneponto;
Undang-Undang Repubtik Indonesia Norror 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L8221; Undang-Und,arrg Republik Indonesia Nomor L7 Tahun2OOS tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\iiomor 42561; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaalt Negara (Lembaran Negara Repub,trik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 5, Tarnb,ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Republik Iadonesia Nomor 15 Tahurl 2AO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangg""f c. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndang Republik Indonesiaan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Al1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523ah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a30); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679|; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2AL4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2AAT tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah {l,embaran Negara RepubUk Indoneesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnnesia Nomor a738); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor S0 Tahun 2AOT tentang Tata Cara Pelaksanaan Keq'asama Daerah {Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahuq 2AA7 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republild Indonesia Nomor a76\; I 14. Peratur.ran Pernerintah Republik Iadonesia Nomor 27 Tahun 2A14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5533); 15. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor O4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan BaranglJasa Pernerintah {Lernbaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik trndoneesia Tahun 2015 Nornor 2O36); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nornor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2413 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 2191.
Menetapkan ME!fiUTUSKATd : PERATURAS BIIPATI TEITTAIIG PEDOMA.r PELAKSAITAAN PROGRAM PEI!ffITGKATAN KUALTTAS RUIUAIT BAGI MASYARAKAT BERPENGIIASILAIT I(ABUPATEIT JEITEPONTO RENDAII DI BAB T KETEXTU'AN TIIIIUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabr-epaten Jeneponto. 5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto. 6. Kepala Dinas adalah Dinas Tata Rualg dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto. 7. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksana program peningkatan kualitas rumah hagi rnasyarakat berpenghasilan rendah" 8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten s. gff;ruSl;"*"" kemiskinan adalah upaya untuk melepaskan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. "tJI 1O. Program Pembangunan Baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah sela:rjutnya disebut Program PB (Pembangunan Baru) bagr Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang diselenggarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Pembangunan Rumah Baru. 1 1. Program Peningkatan Kualitas Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut Program PKR Bagi MBR adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang diselenggarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa perbaikan/peningkatan kualitas rumah bagl masyarakat berpenghasilan rendah. 12. Pembangunan Baru yang selanjutnya disebut PB adalah Program Pembangunan rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi komponen syarat rumah iayak huni. 13. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah Program Peningkatan memperbaiki komponen rumah danlatau memperluas rumah untuk meningkatkan danlata.u memenuhi syarat rumah layak huni. 1"4. Penerima manfaat yang selanjutnya disebut penerima adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan. I"5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah layak huni. 16. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan. 17. Pembangunan Rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PI adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni diatas tanah matang. 18. Peningkatan Kualitas 1 yang selanjutnya disingkat PK L adalah peningkatan kualitas rumah yang rusaf< ringan d,imana kondisi salah satu dari tiga komponen yaitu lantai {struktur bawah}, dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak. 19. Peningkatan Kualitas 2 yang selanjutnya disingkat PK 2 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak sedang dimana kondisi dua diantara tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding {struktur tengah), atau atapnya {struktur atas} rusak atau tidak layak. 20. Peningkatan Kualitas 3 yang selanjutnya disingkat PK 3 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak berat d.imana kondisi tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya rusak atau tidak layak. 21. Detsil Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar rencana dan hitungalt secara rinci suatu bangunan. 22. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara selaqjutnya disingkat ApBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat ApBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan. *ax*#ffiiloruAN Pasal 2 {1} Maksud dari Program PB dan PKR Bagi MBR adalah meningkatkan taraf hidup MBR agar mendapatkan rumah yang layak huni dan sehat. I (2) fuuan Program PB dan PKR Bagi MBR adalah agar MBR dapat menghunif rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman I Pasal 3 (1) Lingkup Program PB dan PKR Bagi MBR adatah program untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah bagt MBR dalam wilayah Kabupaten Jeneponto. (2) Kategori Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), yaitu : a. PK 1 / rehabilitasi ringan, b. PK 2 I rehabilitasi sedang; dan c. PK 3 I rehabilitasi berat. BAB III KRITERIA DAI{ PERSYARATAI{ Bagran Kesatu Kriteria Paragraf 1 Kriteria Subyek Program Pasal 4 Penerima Program PB dan PKR Bagi MBR harus memenuhi kriteria : a. warga Negara Indonesia; b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap; c. sudah berkeluarga; d. memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan hak kepemilikan; e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni; f. belum pernah mendapatkan Program pKR dan pKR Basl MBR yang pembiayaannya baik dari APBN atau ApBD; dan g. bersungguh-sungguh mengikuti Program pB dan pKR Bagi MBR. Paragraf 2 Ikiteria Obyek Program Pasal 5 (1) Kriteria obyek program yaitu : a. rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah : 1. dikuasai secara fisik dan jelas batasnl'a; 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi; 3. tidak dalam status sengketa; 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang; b. bangunan yang belum selesai dari yang sud,ah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2 (empat puluh lima meter persegi); c. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka PKR dan kawasan permukiman kumuh; dan/ atau d. terkena bencana alam, kerusuhan sosial danlatau kebakaran. (2) PKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria : a. satu-satunya rumah yang dimiliki; b. rumah dengan kondisi : 1. rusak ringan 2. rusak sedang; 3. rusak berat; atauI standar minimal PKR bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 36 m2 {tiga puluh enam meter poersegi) dan paling tinggi 5o m2 {lima puluh meter peisegi); dan/atau tidak mempurryai kamar tidur, kamar mandi dan kakus {MCK). (3) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} huruf a adalah : a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV; b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidakl kurang mempunyai ventiiasi dan pencahayaan; c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh. d. rusak berat; dan/atau e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m2 (sembilan meter persegi) Bagran Kedua Persyaratan Paragraf 1 Persyaratan Penerima program Pasal 6 (1) Persyaratan Penerima program pB dan pKR Bagi MBR terdiri dari : a. surat pernyataan yang menyatakan : 1. belum pernah menerima program perumahan braik yaxg didanai APBN atau ApBD; 2. te;rta::L yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi; 3. rumah _satu-satunya yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah; 4. akan menghuni rumah yang mendapatkan peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru; 5. fotokopi sertilikat tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desJTt<elurahan; 6' fotocopi kartu keluarga dan kartu penduduk atau surat keterangan domisili dilokasi penerima program pKR Bagi MBR; dan 7. bersungguh-sungguh mengikuti program rxn eagi MBR dan akan mentaati semua peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan dalam program tersebut. b. surat keterangan berpenghasilan dari tempat ke{a bagr yang berpenghasilan tetap atau dari kepala desa/turah b"s, y""I berpenghasilan tidak tetap. (2) Format surat pernyataan dan surat keterangan penghasilan bagi penerima Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimar,a dimaksuA paAa ayatlr) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 Persyaratan Usulan DesalKelurahan Pasal 7 (1) Persyaratan penerima program pB dan pKR Bagr MBR dari I DesalKelurahan, yaitu : f C. d. a. surat usulall dari Desa/Kelurahan yang dilengkapi deagan daftar data rinci (nama dusun dan lingkungan) perioritas penerima Program PB dan PKR Bagi MBR; dan b. data rinci sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meliputi : 1. nama iengkap; 2. jenis kelamin; 3. nomor Induk Kependudukan (NIK); 4. umur; 5. pekerjaan; 6. aiamat {meliputi desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten}; 7. penghasilan; 8" jumlah tanggungan; dan 9. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto). (2) Format surat usulan dari Desa/Kelurahan dan data rinci sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran Angka II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB TV TUGAS DAIT TAIYGGUITG JAIIIAB PELAKSAI{A PROGRAM Bagian Kesatu Pengelola Program Pasal I (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelola Program PB dan PKR Bagi MBR adalah Dinas dengan melibatkan pihak terkait. (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat {1} antara lain : bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas; pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan; pihak ketiga selaku penyedia jasa; SKPD KabupatenlKota yang membidangi perumahan; dan kepala desa/1urah. Bagran Kedua Tugas Dan Tanggung Jawab Paragraf 1 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pasal 9 (1) Dinas dalam melaksanakan Program PB dan PKR Bagi MBR bertanggung jawab : a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR; b. koordinasi pelaksanaan Program PB dan PKR Bagr MBR kepada SKPDlunit yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan; c. sosialisasi kebijakan Program PB dan PKR Bagi MBR; d. menyetujui usulan nama-narna calon penerima Program Bagi MBR serta" narna desalkelurahan atau kecamatan Program PB dan PKR Bagi MBR; e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bagr MBR. a. b. c. d. e. PB dan PKR sebagai lokasi PKR il r PB dan (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Perumahan danlatau dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan. Paragraf 2 Bidang Perumahan Pasal 10 (1) Bidang Perumahan Dinas dalam melaksanakan tugas jawab : a. memverifikasi alokasi anggaran Program PB dan tiap Desa/Kelurahan; mempunyai tanggung PKR Bagi MBR untuk b. menetapkan tata kelola pencairan dana Program PB dan PKR Bagi MBR; c. bertanggung jawab atas pencapaian ta.rget kinerja pelaksanaan program; d. membuat dan menyarnpaikan laporan pertanggung jawaban Program PB dan PKR Bagi MBR kepada Bupati melalui Kepala Dinas; e" melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR; f. membuat petunjuk teknis pelaksanaan prograJn. (2) Dalam melaksanakaa tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bidang dibantu oleh PPTK, Tim Teknis SKPD dan Tim Teknis Desa/ Kelurahan " Paragraf 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pasal 11 (1) PPTK melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal : a. melakukan verifikasi administrasi dan veri{ikasi lapangan bagi calon penerima Program PB dan PKR Bagi MBR Desa/Kelurahan; b. melakukan perikatan perjanjian dengan Pihak Ketiga; c. melaksanakan Pembayaran; d. mengajukanlmenyiapkan dokumen teknis (RAB, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis), untuk tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil verifikasi dan memastikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat dan sasaran yang teiah ditentukan; e. dalam memfasilitasi pembuatan gambar kerja, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPTK dapat menunjukkan Pihak Ketiga selaku penyedia jasa sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan; f. melakukan pengawasan dan monitoring peiaksanaan pekerjaan oleh Pihak Ketiga kepada penerima Program PB dan PKR Bagi MBR sampai dengan pelaksanaan kegiatan; g. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia; dan h. dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf g dengan menunjuk Konsultan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. (2) Kriteria dan format tabel verifikasi administrasi dan veri{ikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, tercantum dalam l,ampiran - Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatif, ini. f,- Paragraf 4 Pihak Ketiga Selaku penyedia Jasa Pasal 12 (1) Pihak ketiga selaku penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (2) huruf c dan Pasal 1 1 ayat (1) huruf e terdiri atas : a. konsultan perencana; b" kontraktor pelaksana; dan c. konsultan pellgawas. (2) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Program PB dan pKR Bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam d.okumen DED" (3) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Program pB dan pKR Bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditelapkan dalam kontrak. (4) Penyelesaian pekerjaan program pB dan pKR Bagi MBR dengan progres 1OO% untuk masing-masing bidang pekerjaan harus disertai dengan UImi berita acara serah terima pekerjaan Pasal 13 Persyaratan dan kriteria pemilihan pihak ketiga selaku penyed"ia jasa ditetapkan oleh unit layanan pengadaan rabupaten Jeneponto sesuai derigan ketentuan peraturan perundang-undang Republik Ind one*iu.*rr. melakukan tugas dan tanggung jawab : a. menyusun DED rehabilitasi rumah yailg menjadi obyek Bagi MBR pada masing-masing desa/kelurahan pelaksanaan kegiatan; mengidentifikasi data-data yang dokumen sebagaimana dimaksud c. memberikan penjelasan tentang DED kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan. Pasal 14 Konsultan perencana sebagaimana dimaksud dalam pasal b. melakukan survey ke lapangan untuk diperlukan berkaitan dengan penyusunan pada huruf a; dan Pasal 15 Kontraktor Pelaksana sebagnimana dimaksud dalam pasal melakukan tugas dan tanggung jawab : 12 ayat (1) huruf a Program PB dan PKR yang menjadi lokasi L2 ayat (1) huruf b a. meiaksanakan program kepada penerima program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak; b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pprK; 9. mengerjakan pekerjaan sesuai dengan DED yang disahkan oleh ppTK; dan d. memberikan keterangan-keterangan yang Olp.*rt u.rt untuk pemeriksaan pelaksanaan peke{aan yang dilakukarr olih PPTK dan pifrat direksi lapangan. Pasai L6 (1) Konsultan Pengawas sebagaimalla dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c melakukan tugas dan tanggung jawab : a' mengawasi pihak pelaksana teknis dalam pelaksanaan konstruksiH program PB dan pKR bagi MBR; dan [" b. membuat laporan progres pekedaan mulai aa/o, soo/o dan looyo (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi Konsultan Pengawas d,iatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Dinas sesuai peraturan perUndang-Undang Republik Indoaesiaan. Paragraf 5 Kepala Desa/Lurah Pasal 17 Kepala Desallurah sesuai kedudukan dan lingkup kewenangannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. memberi keterangan penghasilan bagi \parga yang tidak memiliki penghasilan tetap; b. memberikan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah {serti{ikat hak atas tanah); dan c. mengesahkan data penerima program pB dan pKR bagi MBR. Paragraf 6 Subyek/ Penerima program Pasal 18 Penerima Program PB dan PKR Bagi MBR berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perencanaan; dan b. membantu mengawasi pekerjaan pihak ketiga selaku penyedia jasa agar be{alan sesuai dengan gambar kerja dan rencrrr* **kt, v"rrg dltetaplian oleh PPTK. BAB V PETETAPAIT LOI{ASI DAIT PE1TDATAAIT CALO1Y PENERIMA PROGRAM Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Pasal 19 (1) Program PB dan PKR Bagr MBR dilakukan secara sistematik disetiap desalkelurahan yang diusulkan oleh pemerintah Desa/Kelurahan. (2) Penangallan sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap rumah tidak layak huni, danfatau backlog di desalkelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi Program pB dan pKR Bagi MBR untuk tahun *rrgglr"; berjalan. Pasal 20 (1) Dinas menetapkan lokasi desa/kelurahan atau kecamatan yang diusulkan oleh Kecamatan sebagai lokasi program pB dan pKR Bagi nrrin. (2) Penetapan desalkelurahan sebagaimana dirnaksud *y*t (1) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai d,engan anggaran'yang tersedial dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas. il, I {3) Desalkelurahan atau kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dirnaksud pada ayat {2} adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak la3rak huni yang paling tinggi baik skala desa/kelurahan maupun kecamatan. Bagian Kedua Pendataan Calon Penerima Program Pasal 21 (1) Pendataan calon penerima program dilakukan dengan menggunakan formulir data permohonan Progr:am PB dan pKR Bagi MBR. (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir data permohonan Program pB dan PKR Bagi MBR sebagaimana pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis. (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat t2) adalah semua persyaratan administrasi. Pasal 22 (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas : a. kelengkapan persyaratan administrasi penerima Program PB dan PKR BaSt MBR perkecamatan atau perdesa/kelurahan; b. surat pertanggung jawaban mutlak dari petugas pendataan; dan c. berita acara beserta lampirannya hasil pemeriksaan dokumen data permohonan Program PB dan PKR Bagr MBR dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim teknis. (2) Dalam hal pendataan dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pendataan dilengkapi : a. surat pertanggungiawaban mutlak dari petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c dan diketahui oleh direktur atau salah satu direksi yang membidangi pendataan; dan b. berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dilakukan dan ditanda tangani oleh tenaga ahli 1'ang tercantum dalam kontrak kerja dan diketahui oleh direktur atau direktris yang membidangi pendataan. Bagran Ketiga Penetapan Usulan Penerima Prograrn Pasal 23 (1) Usulan calon penerima program dari desa/kelurahan disahkan oleh pejabat Kepala Desa/Lurah tempat domisili calon penerima Program PB dan pKR Bagi MBR. (2) Usuan lokasi dan nama-nama calon penerima program dituangkan dalam Keputusan yang ditanda tangani oieh Kepala Desa/Lurah sebagai dasar pelaksanaan Program FB dan PKR Bagi MBR. Bagian Keempat Perubahan Nama Penerima Program Pasal 24 (1) Dalam hal penerima Program PB dan pKR mengalami perubahan karena meninggal Bagi MBR dari desa/kelurahan; dunia sebelum pelaksanaan$, f, diperbaiki, kegiatan dan pprK tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan akan men$gan-! aerrg;-penerima urutan lain sesuai dengan prioritas nama yang diusulkan otErr pemerintah aesaTt eturahan. (2) Penggantian/perubahan plnerima prog..* sebagaimrrr. ayat ii*aksud pada ditetapkan. {1}, dilakukan sesuai denga; r.Iit*ri" dan mekanisme yang telah (3) dituangkan Perubahan dan penggantian penerima program pB dan pKR Bagi MBR, dalam nicta acara yang ditanda tangani oleh pprK Teknis Kabupaten. dan Tim suMBrR DArrA ":f"HcculrAArs DAIA Bagran Kesatu Sumber Dana Pasal 25 (1) Dana Program PB dan PKR Bagi MBR bersumber dari APBD Kabupaten Jeneponto. (2) Dana Program pB dan pKR B€gri-MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Dokumen petaksana aagfaran Dinas. (3) Pagu dalam Dokumen Pelaksana anggaril Dinas sebagaimana dimaksud p1d? ayat {2} merupakan batas tertinffi pendanaan yan; jiseoiakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahr]i *rrgg.r*r, sesuai ketentuan. "":ffi"trm* Pasal 26 (1) Penggunaan dana Program PB dan PKR Bagi MBR diutamakan untuk pembangunan baru dan meningkatkan kualitas rumah terdiri dari atap, dinding dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan .^. Flrtilas bangunan serta kesehatan bangunan rumah. (2) Kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi luas lantai bangunari36 rn2 (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m2 {sembilan meter persegi} per*anggota kelaurga. (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan penuqjang kesehatan dari lingJ<ungan bangunan sebagaimana dimaksud p*au, ryr.t 1t-1 yaitu : a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstui rr"t..*l b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan diplester bagran luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau paparrkelas II pakai alur serta iidah penyambung; c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang; d. terdapat pintu dan jendela ukuran standar; dan e. dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b diupayakan semi permanen dengan dinding bagian bawah paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata diupayakan diplester. Pasal 27 (1) Penggunaan dana Program pB dan pKR Bagi MBR harus dituangkan bentuk gambar kerja dan rencana penggunaan barang. dahml n' (2) Pedoman pembuatan gambar kerja dan rerrcana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur lebih lanjut anggaran biaya dengan petunjuk teknis Dinas. (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Dinas. pada ayat (2), disusun dan BAB VII PENCAIRAH DAITA Pasai 28 (1) PPTK membayar dana Program PB dan PKR Bagi MBR kepada rekanan pihak ketiga sesuai dengan kontrak. (2) PPTK membayar dana Program PB dan PKR Bagi MBR maksimal dalam 3 (tiga) tahap atau sesuai dengan kontrak berdasarkan ketentuan. (3) PPTK menerbitkan SPP paling lambat 3 {tiga} hari kalender sejak tanggal pengajuan permohonan termin oleh rekanan pihak ketiga. (4) PF-SPM/Bagian Keuangan menerbitkan SPM-LS paiing lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkannya SPP sebagaimana dimaksud pada ayail:;. BAB VIII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasai 29 (1) Kontraktorlpelaksana tekreis pihak ketiga wajib menyarnpaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan Program PB dan PKR Bagih4gn kepada PPTK paling lambat tanggal 3 {bulani berikutnya. (2) Konsultan Penga'ruas wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhad.ap pelaksanaan Pekerl'aan Program PB dan PKR Bagi MBR kepada PPTK sampai progres 1OO% dan penyerahan pekedaan. (3) PPTK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {21 untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala bidang dan tembusan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 1O (sepuluh) bulan berikutnya. (4) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati herupa : a. laporan berkala bulanan pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR paling lambar akhir bulan berikutnya; dan b. laporan tahunan pertanggung jawaban pelaksanaan Prggram PB dan PKR Bagi MBR paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. BAB IX KETEIITUAN LAII{-LAII$ Pasal 30 (1) Pemerintah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Program PB dan pKR Bagi MBR dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Jeneponto maka pelaksanaarulya berpedoman pada peraturan Bupati ini. (2) Program PB dan PKR Basr MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),- hanya diberikan bagi MBR yang belum pernah mendapat bantuan *ii*.ri..,f, dari pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi. [" BAB X ketentuan penutup Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBELIAN CALON BENIH DAN PENJUALAN BENIH KOMODITI TANAMAN PANGAN

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Bantaeng No 06 Tahun 2016.pdf

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBELIAN CALON BENIH DAN PENJUALAN BENIH KOMODITI TANAMAN PANGAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBELIAN CALON BENIH DAN PENJUALAN BENIH KOMODITI TANAMAN PANGAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang program peningkatan produksi pangan, maka penggunaan benih/bibit unggul bermutu dari jenis / varietas yang dianjurkan merupakan salah satu faktor pendukung yang penting ; b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pada huruf a, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Daerah (BBD) Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih/bibit bermutu sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai produsen benih dan penyalur benih komoditi tanaman pangan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), maka dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pembelian calon benih dan penjualan benih komoditi tanaman pangan ; d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a), (b) dan (c) diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360; 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Republik Indonesia 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Keududukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2009 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 5 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2011 Nomor 10Pembentukan Organisasi, Keududukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26); 14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 10 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Daerah Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 189).
1. KETENTUAN UMUM 2. PENGELOLAAN PEMBELIAN CALON BENIH KOMODITI TANAMAN PANGAN 3. PENJUALAN BENIH KOMODITI TANAMAN PANGAN 4. TATA KERJA 5. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT