Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.663 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelayanan Kesehatan SPA
Abstrak
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA
Download file:
Permenkes Nomor 8 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
Abstrak
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Permenkes Nomor 5 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
Abstrak
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
Mengubah
  1. Permenkes No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
Download file:
Permenkes Nomor 63 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum
Download file:
Permenkes Nomor 12 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Kriteria Fasiltas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati
Abstrak
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil
Mencabut
  1. Permenkes No. 949/MENKES/PER/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil
Download file:
Permenkes Nomor 6 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Industri dan Usaha Obat Tradisional
Abstrak
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
Mencabut
  1. Permenkes No. 246/Menkes/Per/V/1990 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional
Download file:
Permenkes Nomor 6 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Download file:
Permenkes Nomor 2166 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pedagang Besar Farmasi
Abstrak
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
  2. Permenkes No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
  3. Permenkes No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Mencabut
  1. Permenkes Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/SK/IX/2002
  2. Kepmenkes Nomor 287/MENKES/SK/XI/1976 tentang Ketentuan Pengimporan, Penyimpanan, dan Penyaluran Bahan Baku
Download file:
Permenkes Nomor 1148 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/MENKES/PER/I/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Klinik
Abstrak
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
Mencabut
  1. Permenkes Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
Download file:
Permenkes Nomor 28 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Industri Farmasi
Abstrak
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
  2. Permenkes No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi
Mencabut
  1. Kepmenkes Nomor 245/Menkes/SK/X/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi
Download file:
Permenkes Nomor 1799 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan