Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Terdapat perubahan pada Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 karena belum dilakukan Desk terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK), maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.
- UU No. 7 Tahun 1990;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 15 Tahun 2017;
- PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 2 Tahun 2012;
- PP No. 18 Tahun 2017;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri No. 33 Tahun 2017;
- Perda Kota Bitung No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kota Bitung No. 2 Tahun 2017;
- Perda Kota Bitung No. 7 Tahun 2017;
- Perwali Bitung No. 64 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 64).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2017
4 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD No 26/2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kota Salatiga, perlu dilaksanakan akuisisi arsip statis;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaanya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai pedoman pelaksanaan akuisis arsip statis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis;
UU Nomr 17 Tahun 1950, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011, Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Perda Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, strategi akuisis arsip statis, kriteria dan persyaratan akuisisi arsip statis, tata cara akuisisi arsip statis, daftar pencarian arsip, pengorganisasian, pembinaan, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan kesejahteraan kepada PNS di Kab Jepara telah diatur dengan Peraturan Bupati Jepara No 70 tahun 2016 tentang tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratran Bupati Jepara No 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Jepara No 70 Tahun 2017; bahwa agar pemberian tambahan penghasilan dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu melakukan upaya perbaikan kinerja yang mengikat kepada setiap PNS sesuai tugas dan fungsinya, dengan meninjau Peraturan Bupati Jepara No 70 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara No 9 Tahun 2018, dan mengatur kembali pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di Kab Jepara; behawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tambahan penghasilan, tata cara dan persyaratan serta pengawasan, pengendalian dan pelaporan. Untuk tembahan penghasilan didasarkan pada penghitungan presensi dan kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Jepara No 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi (Berita Daerah Kab Jepara Tahun 2016 Nomor 70), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Jepara No 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Jepara No 70 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi (Berita Daerah Kab Jepara Tahun 2018 No 9) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Berdasarkan Berita Acara tanggal 31 Agustus 2013 tentang Pelacakan Batas Kelurahan Amborawang Laut dengan Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali trerakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.76 Tahun 2012; Permendagri No.45 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Batas Desa dan Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI INSTALASI KAMAR BEDAH DAN STANDAR SATUAN UANG PIKET PETUGAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Hukum Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berlanggung jawab perlu didukung pembentukan produk hukurn daerah yang tertib, efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi agar pembentukan produk hukum daerah yang disusun oleh perangkat daerah dapat diiaksanakan dengan tertib, cepat, efektif, perlu membangun kerja sama dalam suatLr jaringan komunikasi dan koordinasi yang terarah, terpadu dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Hukum Daerah KabupaterL Sragen;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang,Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 TatLun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup
- Tugas dan Fungsi Jarkumda
- Organisasi Jarkumda
- Pelaksanaan Kegiatan Jarkumda
- Pembiayaan
- Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kab Kolaka tahun 2018 No 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Kolaka Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Pasal 346 ayat (1) Peraturan Men ten Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Ten tang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keija Pemerintah Daerah;
b. bahwa berkenaan dengan perkembangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
Teihun 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kolaka tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421).;.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang tentang
Rencana Keija Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2000-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun
2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia Nomor
:
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu dilakukan
penyesuaian Standar Biaya Umum di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan. Dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan,
maka perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016; Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor
:
32/PMK.02/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5
Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019;
BAB III
STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2019;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana
yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Seruyan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya
Umum Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2018 Nomor 14)dinyatakan tidak berlaku.
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan
ABSTRAK:
hwa untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan, berkaitan dengan
kewenangan Kepala Dinas dalam menerbitkan STDP dan
menyesuaikan kebijakan Kepala Daerah dibidang
perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 18 tahun 2017 tentang Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
ndang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
1993; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan/
OT.140/ 2 / 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/ Permentan / PL. 110 / 2009; Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/ Permentan/
PD.300/ 8/2014; Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
02/
Permentan/ SR.120/ I/ 2014; Keputusan
Menteri
Pertanian
Nomor
1312/ Kpts/ KP.340/ 12/2014; Peraturan
Menteri
Pertanian
RI
Nomor
11/ Permentan/ OT.140/ 3/ 2015; Keputusan
Menteri
Pertanian
RI
Nomor
46/ Kpts/ PD.300/ i/ 2015; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
tahun 2011; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun
2017; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun
2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun
2015 tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 41)
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun
2015 tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 41)
diubah
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2018
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - PERIZINAN, pelayanan publik
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 17 / D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan domisili BUJK. Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Dinas PM, PTSP, KUM, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
