Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 26 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PEBUP BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/No. 767
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Pebup Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menhitung dan menetapkan kebutuhan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019, telah Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.20 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.18 Tahun 2016; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permenkeu No.32 /PMK.02/2018; Permendagri No.38 Tahun 2018; Perda Kab Boalemo No.2 Tahun 2011; Perbup Boalemo No.8 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2019.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Peta penetapan batas desa kerayaan kecamatan sangkulirang.Batas Desa Kerayaan sebagai berikut:
a. Batas sebelah Utara : Desa Maloyor;
b. Batas sebelah Timur : Desa Selat Makassar;
c. Batas Sebelah Selatan : Desa Puau Miang; dan
d. Batas Sebelah Barat : Desa Kallorang.
terdapat lampiran terdaftar titik kartometrik batas desa kerayaan kec.Sangkulirang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
12 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2019
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DANA OTSUS
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2019/No.26
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 B ayat (1) Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 tentanng perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota (DOKA) dialokasikan dalam bentuk Bantuan Keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota;
berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Pergub ini adalah : UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 3 Tahun 2011,, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 21 Tahun 2011, PMK No. 50/PMK.07/2017, Qanun No. 10 Tahun 2014, Qanun No. 1 Tahun 2018, Qanun No. 3 Tahun 2018, Pergub No. 133 Tahun 2019.
Dalam Pergub ini diatur tentang alokasi serta tata cara pembagian dan penyaluran bantuan keuangan dana otsus.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu
ABSTRAK:
seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah diintegrasikan dalam
sistem elektronik sehingga pendelegasian kewenangan
kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
perizinan dilakukan penyesuaian dan adanya izin yang
belum terakomodir dalam pendelegasian kewenangan
perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi perizinan, perlu mengubah
Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.138 Tahun 2017; Perwali Kota Bontang No.33 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan pada Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Peraturan ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah bidang penerimaan daerah perlu melakukan penyesuaian susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah; bahwa untuk melakukan penyesuaian susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, maka Peraturan Bupati Donggala Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah perlu diubah;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: perubahan Peraturan Bupati Donggala Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah pada Pasal 13, penyisipan Bab VA, penyisipan Pasal 22A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Peraturan Bupati Donggala Nomor 125 Tahun 2016
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah belum mengatur mengenai honorarium tenaga harian lepas yang bekerja sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2018.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang
Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah belum mengatur mengenai honorarium tenaga harian lepas yang bekerja sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013; Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 diubah.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
