Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Sadar Wisata
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan , serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
UU No.27 tahun 1959; UU No.10 Tahun 2009; UU no.32 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2010; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Menteri kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang sadar wisata; Perda No.18 tahun 2011;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kelembagaan Pokdarwis; Penjamin Mutu Pokdarwis; Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); Pembinaan; Pemantauan dan Evaluasi;Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
17 halaman peraturan dan 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, agar adanya keserasian dan keterkaitan antara pendidikan, pangkat, jabatan, pengabdian, prestasi kerja, sehingga terencana, terarah, dan berkesinambungan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil; bahwa untuk menjamin pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil; bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
Pola karier terdiri atas: pola karier instansional; dan pola karier nasional. Alur pola karier PNS terdiri atas: alur karier secara regular; dan alur karier secara fast track. Pola pembinaan karier PNS dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi PNS sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas suatu jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
52
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil,
makmur, can sejahtera, serta menjunjung tinggi hak
dan kewajiban warga negara, perlu menempatkan
anaJisis dampak lalu lintas sebagai salah satu
perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya
peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan
sosial; bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan,
keselarnatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di
Kabupaten Pemalang, perlu adanya penanganan
dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari kegiatan
pembangunan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas,
untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak
laJu lintas bahwa pengembang atau pembangun harus
menyarnpaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada
Bupati, untuk jalan Kabupaten dan jalan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun
2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan Andalalin
Bab III Penilaian Hasil Andalalin
Bab IV Pengawas Andalalin
Bab V Sanksi Administratif
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 33 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bener Meriah No. 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal dan memiliki 1 Lampiran tentang Berita Acara Pembahasan Fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bener Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014; Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal dan memiliki 1 Lampiran tentang Berita Acara Pembahasan Fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi
administratif bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai
Negeri Sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan,
loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya
menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional,
akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga
terwujud produktivitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil
yang tinggi; bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan
hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan
secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan
pedoman penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewajiban dan Larangan
Bab III Hukuman Disiplin
Bab IV Pejabat yang Berwenang Menghukum
Bab V Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
Bab VI Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-Hak Kepegawaian
Bab VII Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 33 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN BREBES-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2022/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat, meliputi kegiatan pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja;
b. bahwa pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Brebes;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Sasaran Penerima; Jenis Bantuan; Pendataan; Penyaluran dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
yang diatur oleh Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang,
perlu menyusun tugas pokok, fungsi dan tata kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Subang;
c. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 72 Tahun
2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Subang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 , Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021
Terdiri dari 21 Pasal, 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.
mengatur mengenai Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong ASN yang bersih dan bebas dari praktek KKN sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan profesional Dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN & RB No. 1 Tahun 2015 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 14 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, LHKASN, Koordinator Dan Unit Pengelola LHKASN, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai perhitungan yang merata dan proporsional terhadap bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022,
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022,
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 77)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Bab III Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
