Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan DBH Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa TA 2018
ABSTRAK:
DBH Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014
pengaturan dan rincian DBH Retribusi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
7 halaman; 4 halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa TA 2018
ABSTRAK:
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 ttg Perubahan kedua atas PP nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, untuk penetapan sebagaimana dimaksud diatas, perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Ogan Ilr TA 2018, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.37 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No. 107 Tahun 2017, Inpres No.1 Tahun 2018, Permendagri No.113 Tahun 2014, Permenkeu No.50/PMK.07/2017, Permenkeu No.226/PMK.07/2017, Permendes PDTT No.19 Tahun 2017, Perda No.20 Tahun 2016 dan Perda Kab OI No.28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa TA 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Penetpan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa, Sanksi, Pengelolaan Pengaduan dan Penanganan masalah, Pembinaan dan Pengawasan, dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA
ABSTRAK:
Dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan dan meningkatkan pendapatan asli desa perlu optimalisasi kekayaaan desa yang berupa pasar desa; bahwa untuk tertibnya dan lancarnya pelaksanaan pengelolaan pasar desa, penggunaan fasilitas pasar guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khusunya dibidang penyediaan fasilitas bagi pedagang serta peningkatan kualitas pelayanan pasar oleh Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malinau Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar; Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.
Peraturan ini mengenai pedoman pengelolaan pasar desa. peraturan ini mencakup pembentukan pasar desa; pembangunan dan pengembangan; pengelolaan; keuangan; kerjasama; penyerahan pengelolaan pasar desa; pembinaan dan pengawasan Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasar desa dikelola dengan baik, memenuhi standar yang ditetapkan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati Lebak nomor 63 Tahun anggaran 2018
ABSTRAK:
Pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, yang diperuntukan bagi Desa-desa di Kabupaten Lebak
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Perda Kab Lebak No 1 Th 2015; Perbup Lebak No 68 Th 2017;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 68 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 68).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 68 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan yang menuju tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan dan akuntabel, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes di Kab. Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2014, PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 8 Tahun 2016, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Tim Pembina dan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa, Pengelolaan Berbasis Aplikasi Siskeudes, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan dan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 Halaman, Lampiran : 30 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2018
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 580
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2014 Bupati/ Walikota menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa, oleh karena itu dibentuklah Perbup tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab. Kaur TA 2018.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 6 tahun 2014, UU NO. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PMK No. 50/PMK.07/2017, Perpres No. 107 Tahun 2017, PMK No. 225/PMK.07/2017, PMK No. 199/PMK.07/2017, PMK No. 226/PMK.07/2017, Permendagri No. 113 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 19 Tahun 2017, Perda Kaur No. 13 Tahun 2016, Perda Kaur No. 13 Tahun 2016, Perbup Kaur No. 96 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab. Kaur TA 2018. Dimuat tentang ketentuan umum, penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
-
Peraturan Bupati ini berlaku saat diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 11 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Keuangan Desa perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum Peratuan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, kekuasaan, APBDes, pengeloaan, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.
51 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2018
PETA BATAS DESA SENARU KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA SENARU KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penegasan batas Desa
Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ;
PETA BATAS DESA SENARU KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI I V BAB DAN 6 PASAL; MENGATUR HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM;
2. BATAS DESA SENARU;
3. KETENTUAN LAIN-LAIN;
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Desa Di Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa Pimpinan serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemenuhan kebutuhan program padat karya tunai di desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pemerintah desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.113 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perka LKPP No.13 Tahun 2013, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Perbup ini terdiri atas 5 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Jombang.
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).
Peraturan ini berisi;
1. Ketentuan umum;
2. Prinsip dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan;
3. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan perdesaan;
4. Kelembagaan;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
