Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.684 peraturan dalam 0,059 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian, Dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
Download file:
Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Download file:
Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Pedoman Penetapan Daerah Usaha bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
Download file:
Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain
Download file:
Permen ESDM Nomor 51 Tahun 2006.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/03/M.PE/1993 tanggal 24 Februari 1993 tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum
  2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 198.K/42/M.PE/1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang Izin Usaha Tenaga Kelistrikan Untuk Kepentingan Sendiri
Download file:
Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2005.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Penataan Perizinan Dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
2023pmpupr3.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Download file:
Permen PUPR_6_2021.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen PUPR No. 35/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  2. Permen PUPR No. 17/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  3. Permen PUPR No. 25/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Download file:
Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2020.pdf
Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2020 - Lamp. I.pdf
Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2020 - Lamp. II.pdf
Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2020 - Lamp. III.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Download file:
Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2020.pdf
Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2020 - Lamp. I.pdf
Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2020 - Lamp. II.pdf
Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2020 - Lamp. III.pdf
Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2020 - Lamp. IV.pdf
Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2020 - Lamp. V.pdf
Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2020 - Lamp. VI.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen PUPR No. 06/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
  2. Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Download file:
Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan