Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023

Penataan Perizinan Dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 2 (1) Penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya Air pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan oleh Menteri. (2) Penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum diterbitkannya izin atau persetujuan. (3) Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konstruksi yang dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. pengusahaan Sumber Daya Air; b. penggunaan Sumber Daya Air; atau c. Pengalihan Alur Sungai.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan Dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bentuk Singkat

Permen PUPR

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

13 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

24 Februari 2023

Tanggal Berlaku

24 Februari 2023

Sumber

BN 2023 (182): 13 Halaman, jdih.pu.go.id

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bidang

Halaman ini telah diakses 7532 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2023pmpupr3.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENATAAN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN - BIDANG SUMBER DAYA AIR
2023
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 3, BN 2023 (182): 13 Halaman, jdih.pu.go.id
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Penataan Perizinan Dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air
ABSTRAK:	Bahwa pemerintah berupaya secara sunguh-sungguh dan konsisten memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, diantaranya melalui pemberian kebijakan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha yang termasuk dalam program pemerintah di bidang cipta kerja, kemudahan usaha, peningkatan investasi berkelanjutan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari dukungan yang signifikan dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional. Dasar Hukum Peraturan Pupr Adalah; Pasal 17 UUD 1945; UU No 39 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 121 Tahun 2015; Perpres No. 27 Tahun 2020; Dan Peraturan Pupr No. 13 Tahun 2020 Pasal 2 (1) Penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya Air pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan oleh Menteri. (2) Penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum diterbitkannya izin atau persetujuan. (3) Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konstruksi yang dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. pengusahaan Sumber Daya Air; b. penggunaan Sumber Daya Air; atau c. Pengalihan Alur Sungai.
CATATAN:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023. Lampiran File; 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521