Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Staf Ahli Bupati Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, dalam Pasal 6 ayat (2) diatur ketentuan mengenai Staf Ahli Bupati, sebagai salah satu unsur staf yang membantu tugas-tugas Bupati. Guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Staf Ahli Bupati sekaligus untuk menindaklanjuti Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2015, perlu menyusun dan menetapkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan Staf Ahli Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Sruktural Staf Ahli Bupati Buru.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagajmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Sruktural Staf Ahli Bupati Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan No. 51 Tahun 2015
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Pasuruan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana
telah diubah yang ketujuh belas kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 123);
4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 13).
Penyesuaian besaran gaji pokok bagi PNS di
lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang
segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan
sebagai masa kerja golongan, besarannya
disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 51 Tahun 2015
PEDOMAN - PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER/ DOKTER GIGI DAN BIDAN - SEBAGAI PTT DAERAH KAB OKU TIMUR TA 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2015/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter/ Dokter Gigi dan Bidan Sebagai PTT Daerah Kab OKU Timur TA 2015
ABSTRAK:
bahwa pada petunjuk teknis penggerakan dan
pemberdayaan dalam pengembangan Desa
Siaga, Pos
Kesehatan Desa
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah :UU No 8 TAhun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 43 Tahun 1999 ;UU No 33 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2009;UU No 36 Tahun 2009;UU no 23 Tahu 2014 Sebagaimana telah diubah terahkhir dengan peraturan pemerintah penganti UU No 2 Tahun 2014;PP no 79 Tahun 2005;PP No 79 Tahun 2005;PP No 38 tahun 2007;Kepres No 37 Tahun 1991;Kepres No 77 tahun 2000;Perda No 37 Tahun 2007
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : Maksud dan Tujuan ,Ruang lingkup ,Jenis tenaga pegawai tidak tetap ( PPT ) Mekanisme pengangkatan dan penetapan dokter / dokter gigi PTT,Mekanisme pengangkatan dan penetapan Bidan PTT,Lam penugasan ,pembiayaan dan pengajian ,kewajiban dan Hak,Pengolaaan Admonistrasi PTT,Pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 51 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Pegawai Yang Bersih, Berwibawa, Dan Bertanggung Jawab Serta Memiliki Integritas Dalam Menjalankan Tugas, Diperlukan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010.
Ketentuan Umum, Nilai-Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku, Kode Etik Khusus, Informasi Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku, Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2015.
Dengan Ditetapkannya Peraturan Ini, Maka Peraturan Walikota Bontang Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pernerintah Kota Bontang Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 51 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 51, BN 2015 (2097): 9 hlm;jdih.anri.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia Arsip Nasional Republik Indonesia diperlukan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar. Peraturan Kepala Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengembangan Pegawai Melalui Pendidikan Formal Bagi Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia belum menampung perkembangan kebutuhan Pegawai serta perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 12 tahun 1961; Keppres Nomor 103 Tahun 2001; dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Lingkungan ANRI, setiap Pegawai berhak mengembangkan diri melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dapat diperoleh melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar.
CATATAN:
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengembangan Pegawai Melalui Pendidikan Formal Bagi Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 9)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 51 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah Cair di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa .air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga keberadaan sumber air harus senantiasa terjaga dan terpelihara; bahwa untuk menjaga dan meningkatkan sumber, fungsi dan kualitas air perlu dilakukan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan semua pihak sekarang dan masa yang akan datang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Dan/Atau Pemanfaatan Air Limbah Di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair yang meliputi maksud dan tujuan, persyaratan perizinan, tata cara permohonan izin, syarat izin pembuangan air limbah, syarat izin pemanfaatan air limbah, masa berlaku izin, hak dan kewajiban pemegang izin, berakhirnya izin, sanksi administrasi serta pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2015.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2015
pelaksanaan - kebijakan - transisional - pemerintah - kabupaten - bogor - setelah - ditetapkannya - undang - undang - nomor - 23 - Tahun- 2014 - tentang - pemerintah - daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetepkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 untuk menyesuaikan pembagian unsur yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab Bogor dengan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah maka perlu membentuk Perbup tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kab Bogor setelah Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 18 tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 20 tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 37 Tahun 2014; PP No. 41 tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 77 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2014; Pergub Jabar No. 86 Tahun 2014; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 21 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 14 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 1 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tuuan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Personal Pendanaan Sarana Dan rasarana Serta Dokumen (P3D), Kerja Sama Pelaporan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
