PERPRES No. 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
PERPRES No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2014/No. 36 Seri E Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten tang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set); bahwa dalam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, diperlukan adanya komitmen, etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral secara terencana, sistematis dan terpadu; bahwa guna mernberikan Jandasan dan acuan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melakukan perlu bahan pola pikir dan budaya kerja perlu disusun pedoman pengembangan budaya kerja; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup Budaya Kerja
Bab III Nilai Budaya Kerja
Bab IV Penerapan Budaya Kerja
Bab V Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja
Bab VI Pembinaan dan Pengendalian
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
Unit pelaksana teknis Puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD 2021/No.36 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bekasi
ABSTRAK:
Dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat sangat dibutuhkan karena peran sertanya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, maka perlu dikembangkan dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kota Bekasi melalui Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Untuk kelancaran kegiatan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat tersebut mulai dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan, dipandang perlu Menyusun Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bekasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bekasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bekasi. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Kepengurusan, Tujuan, Tugas Pokok, Fungsi dan Peran, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil, pelindungan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya, dewan pengupahan, dan sanksi administratif. Upah terdiri atas komponen : 1) upah tanpa tunjangan; 2) upah pokok dan tunjangan tetap; 3) upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau 4) upah pokok dan tunjangan tidak tetap.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Penjelasan 18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, LD Tahun 2013 No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun
2008 tentang Nomenklatur dan Jumlah Unit Pelaksanan
Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Satuan
Pendidikan Kabupaten Temanggung dan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, perlu disusun Peraturan Bupati. Dalam rangka menjabarkan Tugas Pokok dan
Fungsi, perlu disusun Uraian Tugas Unit Pelaksana
Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
temanggung
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008.
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Uraian Tugas di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung sebagaimana lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2013.
11 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Ke Luar Negeri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
