Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.365 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 17 A Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwal No. 17.A Th 2017 -...lai Sewa Reklame.pdf

perhitungan-sewa-reklame

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17 A, BD No.17 A/2017

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penggalian potensi dan optimalisasi peneriman pajak daerah jenis pajak reklame perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan pada Pasal 5 diubah. 2. Ketentuan Lampiran I diubah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017.
4 hlm

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/09/2012

Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Website Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2016 Tahun 2016

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Permen15-2016.zip

Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007

Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Diubah dengan

Permenkominfo No. 22/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Permenkominfo No. 15/P/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Download file:

Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2007.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permen PUPR No. 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

Download file:

PermenPUPR29-2018.pdf

PermenPUPR29-2018 - Lamp. 1.pdf

PermenPUPR29-2018 - Lamp. 2.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 33.1 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sleman No. 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Mengubah

PERBUP Kab. Sleman No. 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Download file:

Perbup Sleman No. 33.1 Ta...garaan Perizinan.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 7.1 Tahun 2018

Tahapan Pemberian Izin

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Sleman No. 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin

Download file:

Perbup Sleman No. 7.1 Tah...n Pemberian Izin.pdf

izin - pemberian

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7.1, BD.2018/NO.7.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tahapan Pemberian Izin

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan keterpaduan pelayanan perizinan, perlu diatur tahapan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah, perlu memberikan dispensasi dalam pelayanan izin tertentu kepada orang pribadi atau badan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018
Materi Pokok: Tahapan Pemberian Izin bagi setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu, Pemberian dispensasi perizinan, Pengendalian dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri D)
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran : 2 halaman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010

Pengalihan Urusan Proses, Penertiban Izin, dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Download file:

Permen Kominfo Nomor 27 Tahun 2010.PDF

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 74 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Gunungkidul No. 74...a Dhaksinarga FM.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 26.1 Tahun 2023

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 22 Tahun 2022

Download file:

2023peraturanwalikota-26.1.pdf

pendelegasian kewenangan - perizinan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26.1, BD.2023/NO.49

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu adanya pengelolaan Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah perlu adanya delegasi kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta terdapat jenis kegiatan dan/atau usaha yang belum didelegasikan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pendelegasian Kewenangan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Tim Teknis, Pelayanan Sistem OSS, Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Sumber Daya Manusia, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 22 Tahun 2022 dicabut.
15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2012.