PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.795 peraturan dalam 0,044 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014
Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pariwisata dan Kebudayaan Perikanan dan Kelautan Sumber Daya Alam

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/XII/2014 Tahun 2014
Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Sistem Pengendalian Intern Koperasi, UMKM Gratifikasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 Tahun 2014
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan

Asuransi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.011/2014
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak

Perpajakan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 186/PMK.03/2022 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Mengubah :
  1. PMK No. 21/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Keria Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
  2. PMK No. 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.07/2014
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006 Sampai dengan Tahun Anggaran 2012

APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.06/2014
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.011/2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Diubah dengan :
  1. PMK No. 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
  2. PMK No. 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Mengubah :
  1. PMK No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206.1/PMK.01/2014
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
Mencabut :
  1. KMK No. 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 274/PMK.04/2014
Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda,Dan/ Atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan