PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.389 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 30 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 30 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 29 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 27 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 26 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 26 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Banjarmasin No. 66 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan