Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD No 32/ 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Persediaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur, tertib administrasi dan tertib pelaporan Barang milik Daerah, perlu adanya pengaturan pengelolaan Barang Persediaan. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaan pengelolaan Barang Persediaan berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan pedoman teknis pengelolaan Barang Persediaan.
UU No.17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Walikota Salatiga No.42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas.
Peraturan Walikota Salatiga No.37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga No.69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Salatiga No.37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Klasifikasi Barang Persediaan
- Pejabat Pengelola Barang Persediaan
- Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Barang Persediaan
- Penatausahaan Barang Persediaan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian
- Penyelesaian Kerugian Daerah
- Pembiayaan
- Ketentuan Lain-Lain
- Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2011
PERWALI Kota Banjar No. 19.a Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJAR
PERWALI Kota Banjar No. 40.a Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjar
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2011/32 seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Satuan Harga pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. UU No 12 Tahun 1950;
2. UU No 17 Tahun 2003;
3. UU No 1 Tahun 2004;
4. UU No 15 Tahun 2004;
5. UU No 12 Tahun 2011;
6. UU No 23 Tahun 2014;
7. PP No 58 Tahun 2005;
8. PP No 12 Tahun 2017;
9. PP No 18 Tahun 2017;
10. Permendagri No 13 Tahun 2006;
11. Permendagri No 80 Tahun 2015;
12. Perda Kab. Pameksan No 8 Tahun 2008;
13. Perda Kab. Pameksan No 5 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur Harga Paling Tinggi Pakaian Sipil Harian, Resmi, lengkap dan DInas, Pakaian yang bercirikan khas daerah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman teknis pengelolaan belanja tidak terduga di kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
pada Pasal 134 ayat (4) menyatakan bahwa Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
konsideran huruf a dan untuk tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di
Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14
Tahun 2007; 7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 26 Tahun 2007
materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di
Kabupaten Tulungagung. memuat antar lain: ketentuan umum; kriteria belanja tidak terduga; pendanaan dan penganggaran; mkanisme pengajuan belanja tidak terduga; pertanggungjawaban da pelaporan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di
Kabupaten Tulungagung ( Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2010 Nomor 21 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 32 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYALURAN DANA BERGULIR PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014, maka
perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014
dengan Peraturan Bupati
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006
dalam Perbup ini diatur mengenai satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya
Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan
kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Perbup No 36 Tahun 2012
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 32 Tahun 2020
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Lebong Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan pasal 96 ayat (5) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Dalnm Knbupaten Lcbong Tahun Anggaran 2020
I. Undang•Undang Nomor 9 Tahun 1967
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang•Undang Nomor 6 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
14. Peraturan Menteri Desa Pembanggunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2019
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA, DIATUR JUGA TERKAIT TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan Nomor 4 Tahun Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 55 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara, Penghitungan, Penganggaran dalam ABPD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pemberian dan penetapan jumlah bantuan, pengajuan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran, penggunaan, laporan pertanggungjawaban, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
