Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di Kabupaten Majene berjalan dengan baik dan tertib, dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian subsidi;
bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,
Pemerintah DAerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Subsidi Sektor Transportasi Umum Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 134/PMK.07/2022; Peraturan Bupati Majene No. 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum dalam rangka penanganan dampak inflasi, meliputi:
1. Organisasi pelaksana
2. Persyaratan penerima subsidi
3. Mekanisme pemberian subsidi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk Kelas Ekonomi Lintas Penyebrangan di Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66
Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan
Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Untuk
Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan di Kabupaten
Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6643);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15 / PMK.O 10/2017 ten tang Besaran Santunan dan
Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di
Darat, Sungai /Danau/Ferry /Penyeberangan, Laut
dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 276);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 tahun
2017 tetang Penyelengaraan Angkutan
Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35
Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 104 tahun 2017 tetang
Penyelengaraan Angkutan Penyeberangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 tahun
2019 tetang Mekanisme Penetapan dan Formulasi
Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1256); 10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUA
BAB III LINTAS PENYEBERANGAN
BAB IV TARIF ANGKUTAN
BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asmat Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Subsidi Angkutan Udara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan layanan angkutan udara yang lebih memadai guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, maka perlu diselenggarakan pemberian subsidi angkutan udara, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemberian subsidi angkutan udara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Subsidi Angkutan Udara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan Subsidi Angkutan Udara pada Kabupaten Asmat. Pelaksanaan subsidi angkutan udara dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi melalui proses pelelangan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan dituangkan dalam kontrak. Pelaksanaan subsidi angkuatan udara berdasarkan rute yang ditetapkan Bupati setelah dilaporkan pada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dilaksanakan setelah kontrak ditanda tangani oleh pengelola anggaran dengan badan usaha angkutan udara yang akan melakukan kegiatan angkutan udara subsidi. Dalam pelaksanaan angkutan udara subsidi Kabupaten Asmat untuk setiap tahun anggaran akan memberikan subsidi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah,-). Pelaksanaan angkutan udara subsidi akan dilakukan evaluasi rute menjadi rute komersil, jika kapasitas penumpang telah memadai dan alokasi anggaran Pemerintah Daerah tidak memungkinkan. Evaluasi pelaksanaan subsidi angkutan udara dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Penguji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan
Bermotor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2022
PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2022/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin keselamatan penggunaan Kendaraan
Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik,
perlu dilakukan pengaturan dalam penggunaannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor
Listrik, perlu diatur lajur khusus bagi Kendaraan Tertentu
dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang
beroperasi di wilayah Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan
Menggunakan Penggerak Motor Listrik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis; Persyaratan; Penetapkan Kawasan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Jumlah Halaman: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pelabuhan Sungai Kedunguter
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk kepentingan penyelenggaraan dan memberikan pedoman bagi
pembangunan dan pengembangan pada Pelabuhan Sungai Kedunguter Kabupaten Banyumas yang ditetapkan sebagai pelabuhan sungai, perlu menyusun rencana induk pelabuhan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Bupati menetapkan Rencana Induk Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pelabuhan Sungai Kedunguter;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, penyelenggaraan kegiatan, pembangunan dan pengembangan fasilitas, penggunaan dan pemanfaatan lahan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
70 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2022
tarif - angkutan - penumpang - umum - di - wilayah - kabupaten - bandung - barat
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap kenaikan bahan bakar minyak dan biaya onderdil yang diberlakukan Pemerintah sehingga mempengaruhi biaya operasional pengusaha angkutan maka perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif angkutan umum di Wilayah Kab. Bandung Barat maka perlu menetapkan Perbup tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kab. Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 74 Tahun 2014; Permen Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 20 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penetapan Tarif Angkutan Umum, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
ABSTRAK:
a. bahwa dengan naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya onderdil yang diberlakukan
Pemerintah mulai tanggal 1 Juni 2022 dan ikut mempengaruhi biaya operasional pengusaha angkutan, sehingga
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum;
UU No 33 Tahun 1964, UU No 6 Tahun 1991, UU No 22 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 1965, PP No 74 Tahun 2014, Keputusan Menhub No 89 tahun 2002, Perda Kab lampung Barat No 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Orang dengan Kendaraaan Bermotor Umum Dalam
Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013
tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan
Kendaraaan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Dalam Trayek, Pemerintah Kabupaten diberikan
kewenangan terhadap Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang meliputi izin,
penetapan standar pelayanan minimal dan ketentuan terkait
umur kendaraan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap,
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan
minimal terhadap pelayanan angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di
Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Standar Pelayanan Minimal
Bab III Monitoring dan Evaluasi
Bab IV Sanksi Administrasi
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2013 dicabut.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif
Batas Bawah i\ngkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas
Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau,
maka perlu mengatur tarif angkutan penumpang
urnum dengan tetap memperhatikan kemampuan
masyarakat dan disesuaikan secara proporsional;
bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak bersubsidi, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan
Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan
dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus
Umum di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas
Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang
Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan
Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2)
huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal
100 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, penetapan tarif
penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang
yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan yang
wilayah pelayanannya dalam kabupaten dilakukan
oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan
Perkotaan dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten
Pemalang:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Besaran Tarif
Bab III Pembinaan dan Pengawasan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Peraturan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 dicabut.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
