Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.140 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
Download file:
Perpres Nomor 82 Tahun 2017.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Download file:
Perpres Nomor 74 Tahun 2017.pdf
Perpres Nomor 74 Tahun 2017 - Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
Abstrak
Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Perpres Nomor 50 Tahun 2017.pdf
Perpres Nomor 50 Tahun 2017 - Lampiran.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Download file:
Perpres Nomor 71 Tahun 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Badan Ekonomi Kreatif
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  2. PERPRES No. 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif
Download file:
Perpres_06_2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Download file:
Perpres Nomor 98 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Gugatan Arbitrase di International Center For Settlement of Investment Disputes Terkait Gugatan Nusa Tenggara Partnership B.V. dan PT. Newmont Nusa Tenggara Kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia Kepada PT Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan Arbitration Rules Of The United Nations Commission On International Trade Law
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Download file:
Perpres Nomor 78 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengembangan Inkubator Wirausaha
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Download file:
Perpres 27 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Download file:
Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Mencabut
  1. PERPRES No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
  2. PERPRES No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Download file:
PERPRES Nomor 36 Tahun 2010.pdf
Perpres No.36 Tahun 2010 - Lamp.rar

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan