Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 264.170 peraturan dalam 0,053 detik

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1986

• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

Abstrak

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 4 Tahun 1987 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1986.pdf

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 17 Tahun 1985.pdf

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Rumah Susun

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 1985.pdf

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Ketenagalistrikan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 1985.pdf

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Mahkamah Agung

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mengubah

UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1985.pdf

Mahkamah Agung - PENGADILAN

1985

Undang-undang (UU) NO. 14, LN. 1985/ No. 73, TLN. No. 3316, website. dpr.go.id : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mahkamah Agung

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum acara yang berlaku bagi Mahkamah Agung.
Dasar hukum UU ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara; dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; dan c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 1985.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sepanjang mengenai ketentuan tentang Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 27/PUU-XI/2013.

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Bea Materai

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Mencabut

UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
UU No. 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1985.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Pajak Bumi Dan Bangunan

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 1985.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1985.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1985.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1985.pdf

Perikanan

1985

Undang-undang (UU) NO. 9, LN. 1985/ No. 46, TLN. NO.3299, website depkumham.go.id: 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perikanan

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1985.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan-peraturan ini dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu: a) Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1916 Nomor 157); b) Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand (Staatsblad Tahun 1920 Nomor 396); c) Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 144); d) Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 145); dan e) Ketentuan mengenai perikanan dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 442), kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1986.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1985.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1985.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1986.