Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Download file:
Kemnaker No. 5 Tahun 2015_.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Download file:
Kemnaker No. 4 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Download file:
Kemnaker No. 3 Tahun 2015.PDF
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
Abstrak
Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang ketenagakerjaan
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
Download file:
Kemnaker No. 3 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
Download file:
Nomor 10 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
    Mencabut Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5)
  2. Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
    Mencabut Pasal 26 ayat (2)
Mengubah
  1. Permenkominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika
Download file:
Kominfo Nomor 7 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika
  2. Permenkominfo No. 23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Layanan Pita Lebar
  3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2010 Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK)
Download file:
Permen Kominfo Nomor 10 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
    Mencabut Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5)
  2. Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
    Mencabut Pasal 26 ayat (2)
Diubah dengan
  1. Permenkominfo No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
Download file:
Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
    Mencabut Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 45
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran
  2. Permenkominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi
  3. Permenkominfo No. 24/PER/M.KOMINFO/5/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran
  4. Permenkominfo No. 39/P/M.KOMINFO/12/2008 Tahun 2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 47/P/M.KOMINFO/11/2009 tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran
Download file:
Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Diubah dengan
  1. Permenkominfo No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
Mengubah
  1. Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
Download file:
Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan