Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali KOta Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
UU No 2 Tahun 1993; UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Perda Kota Tagerang No 8 Th 2016; Perwal Kota tangerang No 78 Th 2016.
Peraturan wali Kota Tangerang tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Peraturan wali Kota Tangerang Nomor 78 Tahun 2016.
Peraturan wali Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2019.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD, Pasal 6 ayat (3) Perda Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4
Ayat (1) Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Paser tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016; Perbup Kab. Paser No.45 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kab. Paser No.53 Tahun 2017.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Balai Latihan Kerja, Tata Kerja, Kepegawaian, Jabatan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Peraturan Bupati Paser
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
7 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan One Pesantren One Product
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pemberdayaan sosial
kepada umat sebagai kelompok komunitas di lingkungan
Pesantren melalui program One Pesantren One Product;
b. bahwa melalui program One Pesantren One Product, umat di
lingkungan Pesantren menjadi agen pembangunan yang
berperan dalam menggerakan perekonomian daerah guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa untuk melaksanakan program One Pesantren One
Product sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Penyelenggaraan One Pesantren One Product;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol3, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
Terdiri dari 19 Pasal dan 7 Bab, yaitu KETENTUAN UMUM , RUANG LINGKUP, PELAKSANAAN , SISTEM INFORMASI PESANTREN , KOLABORASI , MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN , PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
PENYELENGGARAAN ONE PESANTREN ONE PRODUC
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 21 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal/
Internal Pada Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,
pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara Dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 42 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Sadan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2016.
Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 24 Tahun 2019
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD Kab Purworejo Tahun 2019 Nomor 24 Seri C Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan retribusi atas penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu di ubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 10, dan angka 11 diubah, angka 15 dihapus;
2. Ketentuan Pasal 10 diubah;
3. Ketentuan Pasal 11 diubah;
4. Ketentuan Pasal 12 dihapus;
5. Diantara BAB VIII dan BAB IX, disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12A;
6. Ketentuan Pasal 14 diubah;
7. Ketentuan Pasal 15 diubah;
8. Ketentuan Pasal 16 diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 diubah
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2019
PEMBENTUKAN,- URAIAN - TUGAS - DAN - FUNGSI - UNIT - PELAKSANA TEKNIS - DAERAH - PERLINDUNGAN - PEREMPUAN - DAN - ANAK - KABUPATEN - OGAN KOMERING ILIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan,
Uraıan
Tugas
Dan Fungsı
Unıt
Pelaksana
Teknıs Daerah
Perlındungan
Perempuan
Dan Anak
Kabupaten
Ogan
Komerıng Ilır
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis
operasional pengujian parameter kualitas lingkungan dan
memberikan pelayanan analisis Perlindungan Perempuan
dan Anak kepada masyarakat dan pengguna jasa
Perlindungan Perempuan dan Anak serta kegiatan teknis
penunjang di bidang terkait tugas pokok Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan
Komering llir;
UU No 28 Tahun 1959;UU No 32 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 12 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pernberd ayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 1 Tahun 2Ol7;Peraturan Menteri Pernberd ayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2Ol8;Perda No 2 Tahun 2016;Perbup No 89 Tahun 2016
Pembentukan ,Kedudukan tugas dan fungsi ,Susunan Organisasi,Uraian tugas Pokok dan Fungsi ,Kepegawaian,Tata Kerja ,Ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 24 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan masih terdapat kekeliruan pada Unit Pengelola LHKPN, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 dihapus
Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. diubah
Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) diubah
Ketentuan dalam Pasal 10 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2019
TATA CARA - PENGALOKASIAN - PENYALURAN - PENGGUNAAN - ALOKASI DANA DESA - BAGI HASIL - PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH - TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2007; PERDA No. 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 3 Tahun 2013; PERDA No. 7 Tahun 2018; PERBUP No. 46 Tahun 2018
PERBUP ini Mengatur Mengenai Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019; Meliputi Tujuan dan Asas; Ruang Lingkup; Informasi; Dana Transfer ke Desa Yang Bersumber dari APBD; Arah Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Mekanisme Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
13 hlmn; 4 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang teknis pemberian tunjangan hari raya , gaji, dan tunjangan ketiga belas bagi pegawai negeri sipil, pejabat negara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan pemerintaha kabupaten banyuwangi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
UU No 16 Tahun 1950;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014;
PP No 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 35 Tahun 2019;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 36 Tahun 2019;
Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kab. Banyuwangi No 7 Tahun 2007 sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Perda Kab. Banyuwangi No 5 Tahun 2014.
PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, termasuk: a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau Lembaga nonstruktural; c. Calon PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
