Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyararat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perilaku hidup bersih dan sehat, guna mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar maka perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Karimun;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 4 Tahuun 1984; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam PeraturanBupati ini diatur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyararat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai
kemanusiaan, anak merupakan amanah dan
Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhan
hak hidup tumbuh kembang, perlindungan
merupakan tanggung jawab orangtua, pemerintah
dan masyarakat. Kasus perkawinan pada usia anak di
Kabupaten Kotawaringin Timur masih tinggi,
berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas)
bulan Maret Tahun 2017 bahwa Kalimantan Tengah
masih menempati urutan kedua prevalensi tertinggi
pernikahan usia anak setelah Provinsi Kalimantan
Selatan (45 persen) dan Kalimantan Tengah (41,59
persen). Perkawinan pada usia anak dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak,
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,
kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya
manusia sehingga perlu upaya pencegahan
terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32
Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN;
BAB III
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK;
BAB IV
PENGUATAN KELEMBAGAAN;
BAB V
UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN;
BAB VI
PENGADUAN;
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Santunan Duka Cita Bagi Masyarakat Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk, perlu
memberikan bantuan santunan duka cita bagi keluarga
penduduk Kabupaten Sukamara yang meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Bantuan Santunan Duka Cita Bagi Masyarakat Kabupaten
Sukamara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6
Tahun 2016
Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial uang duka,
dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga
penduduk yang anggota keluarganya meninggal dunia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran dan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi Kota Langsa serta pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya disektor restoran, dipandang perlu mengatur pedoman pelaksanaan pajak restoran .
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 39 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; BAB III Dasar Pengenaan, Kategori, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; BAB IV Masa dan Saat Terutangnya Pajak; BAB V Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Pengisian, SPTPD, Penerbitan dan Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT; BAB VI Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran dan Penagihan Pajak; BAB VII Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak; BAB VIII Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Pajak, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pembebasan Pajak; BAB IX Tta Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kadaluarsa; BAB X Tata Cara Pembukuan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak; BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Pcraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 Ten.tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Ten.tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu Penyempurnaan atas Sistem dan Proscdur Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati lcntang Perubahan ketiga atas ·Peraluran Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Proscdur Pcngelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
1. Ketentuan Lampiran I Bagian III Angka I Huruf C angka 10 diubah;
2. Ketentuan Lampiran I Bagian IV Angka 2 Huruf A diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk pendirian dan pengembangan satuan pendidikan, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD, mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik, dan melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD;
b. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, diperlukan optimalisasi kinerja efektifitas dan efisiensi kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 18 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat 17 Bab dan 30 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1; Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3; Bab III Penyelenggaraan PAUD, Pasal 4-Pasal 8; Bab IV Peserta Didik PAUD, Pasal 9-Pasal 10; Bab V Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 11-Pasal 12; Bab VI Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Pasal 13-Pasal 14; Bab VII Persyaratan Penyelengaraan, Pasal 15; Bab VIII Penamaan dan Penomoran, Pasal 16-Pasal 17; Bab IX Perizinan, Pasal 18-Pasal 20; Bab X Perubahan Penyelenggaraan PAUD, Pasal 21; Bab XI Evaluasi dan Sistem Pelaporan, Pasal 22-Pasal 23; Bab XII Peran Serta Masyarakat, Pasal 24; Bab XIII Tugas dan Tanggung Jawab Penuntas PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, Pasal 25; Bab IV Pengawasan dan Pembinaan, Pasal 26-Pasal 27; Bab XV Sanksi Administratif, Pasal 28; Bab XVI Ketentuan Peralihan, Pasal 29; Bab XVII Ketentuan Penutup, Pasal 30.
Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk membantu anak didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, dan kemandirian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2019
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - Pengadaan Barang/Jasa
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 24/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan dalam rangka mengefektifkan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2019.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019.
Mengatur antara lain:
a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
b. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi :
1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentrran Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Ferubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), dimana
Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2007; PERMENDAGRI NO. 130 TAHUN 2018; PERDA KAB NATUNA NO. 10 TAHUN 2018
Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 87)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
