Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2015/N0.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa untuk kepastian pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No. 23 Tahun 2014
;4.UU No.28 Tahun 2009 ;5.UU No. 12 Tahun 2011 ;6.PP No.58 Tahun 2005
;7.PP No.60 Tahun 2008;8.PP No. 52 Tahun 2011 ;9.Perda Kab Serang No.15 Tahun 2006 ;10.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2010 ;11.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011
;12.Perda Kab Serang No.9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.objek pajak;3.dasar pengenaan pajak
;4.masa pajak;5. pemungutan pajak;6.pembayaran , jatoh tempo pembayaran , dan tempat pembayaran;7.pemberian pengurangan , keringan dan pembebasan pajak
;8.pembetulan,pembatalan,pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;9.pengembalian kelebihan pembayaran
;10.penghapusan piutang pajak;11.kewajiban pembukuan atau pencatatan
;12.pemeriksaan;13.dokumen administrasi pelayanan pajak;14.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No.60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa.
dasar hukum; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.07/2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.5 Tahun 2015; Perda No.3 Tahun 2007; Perda No.5 Tahun 2007.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Rincian Dana Desa dan Pembagiannya, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penggunaan, Pelporan dan Pengawasan Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
12 halaman, Lampiran 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan menyikapi keterbatasan ketersediaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.46 Tahun 2011, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Pengadaan Pegawai Tidak Tetap; Hak dan kewajiban Pegawai Tidak Tetap; Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin; Pemberhentian; ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2015
Permenkumham No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Diubah dengan :
Permenkumham No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut :
Permenkumham No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham No. 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 384
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan pengadaan barang/ jasa di desa yang efisien, terbuk dan kompetitif perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/ jasa yang sederhana, jelas, dan kmprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik. Berdasarkan ketentuan pasal 32 Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengadaan barang/ jasa di desa diatur dengan Perbup/ Perwali dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu dibentuklah Perbup tentang tata cara pengadaan barang dan jada di desa ini.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Perka LKP Barang/ Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013, Perda No. 14 Tahun 2007.
Perbup ini mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jada di desa. Dimuat mengenai ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, prinsip dan etika pengadaan barang/ jasa, pengelolaan kegiatan, pengadaan barang/ jasa melalui swakelola, pengadaan barang/ jasa melalui penyedia barang/ jasa, pengawasan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2015.
Pengadaan barang/ jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan desa.
Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 19 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai badan layanan Umum Daerah Non PNS Pemkab Kediri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD atau unit kerja pada SKPD yang enerapkan PPK-SLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SOM) yang memadai dan diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam eningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/6758/418.48/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan dan Peratuan Supati terkait SLUD 37 UPTD Puskesmas serta Serita Acara Rapat Nomor 900/7179/418.48/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perlu diatur pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah non PNS Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Peraturan Supati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Supati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Sadan Layanan Umum Daerah Non PNS Pemerintah Kabupaten Kediri;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Sersih dan Sebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan lnstansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BD.2015/No.47
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air
minum, perlu dilakukan pengembangan sistem
penyediaan air minum yang bertujuan untuk
membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan
sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan,
manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum)
dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan
penyediaan air minum kepada masyarakat menuju
keadaan yang lebih baik dan sejahtera; bahwa pengembangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dituangkan dalam kebijakan dan strategi
daerah yang memperhatikan kebijakan dan strategi
nasional pengembangan sistem penyediaan air minum,
kebijakan nasional sektor lain yang terkait serta
memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah; bahwa kebijakan dan strategi daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf b disusun dalam rangka
mewujudkan sasaran pokok pembangunan nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 yaitu tercapainya 100% (seratus
persen) pelayanan air minum bagi seluruh penduduk
Indonesia pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan
Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum provinsi jawa tengah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
94 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum dan/atau Peraturan Daerah di Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibentuk Sekretariat PPNS untuk mempermudah koordinasi yang terpadu, terarah dan tegas dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil , maka keberadaan dan kedudukan PPNS perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondisi ketertiban umum serta ketentraman di masyarakat agar lebih kondusif dan sesuai peraturan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009
Menetapkan Peraturan Walikota tentang sekretariat penyidik PNS Kota Tanjungpinang sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Kota Tanjungpinang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
