Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
bahwa peningkatan jumlah penduduk dan
pembangunan yang semakin meningkat di Kabupaten
Sukoharjo mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis
air limbah domestik; bahwa pengelolaan air limbah domestik harus
dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan
profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah
domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air
permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi
lingkungan hidup khususnya sumber daya air; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam sub urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang diamanatkan bahwa pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah
kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengololaan Air
Limbah Domestik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran pengelolaan air limbah domestik, jenis air limbah domestik, SPALD, pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi, pemanfaatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali; bahwa Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 telah dikonsultasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan telah memperoleh penyempuraan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama
Penyelenggaraan SPAM; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 47; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2014-2019; Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019; Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2015-2034.
Mengatur tentang kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 26 Tahun 2018
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN POLA TEBAR IKAN (DALPOTEKAN) DAN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UNTUK KEGIATAN BUDIDAYA PERIKANAN DI KABUPATEN SORONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Pola Tebar Ikan (Dalpotekan) dan Pemanfaatan Air Irigasi untuk Kegiatan Budidaya Perikanan di Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan potensial secara efektif dan efisien untuk pembangunan perikanan budidaya guna penyediaan pangan ikan bagi masyarakat secara berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat khususnya pembudidaya ikan di Kabupaten Sorong perlu mengupayakan langkah-langkah percepatan peningkatan produktivitas perikanan budidaya melalui pengendalian pola tebar ikan dan pemanfaatan air irigasi untuk kegiatan budidaya perikanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Pola Tebar Ikan Dan Pemanfaatan Air Irigasi Untuk Kegiatan Budidaya Perikanan di Kabupaten Sorong.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2016; PP Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-KP/2014; Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 Tahun 2007; Perda Kab. Sorong Nomor 7 Tahun 2016; dan Perda Kab. Sorong Nomor 27 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembagian Kelompok Tebar; Masa dan Jadwal Tebar; Pembagian Air Irigasi; Tim Pengendalian Pola Tebar Ikan dan Pemanfaatan Air Irigasi; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
-
-
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TORAJA UTARA
ABSTRAK:
Bahwa penyediaan air minum yang sesuai standar kesehatan serta dapat dinikmati secara memadai dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat, adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dilakasanakan oleh Pemerintah dan semua pihak terkait, secara terencana dan sistimatis, serta hasil analisis kondisi sistem penyediaan air minum yang meliputi aspek teknis dan non teknis, cakupan pelayanan, sistem produksi dan permasalahan aspek teknis serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara, dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2O15 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ditetapkan oleh Bupati, maka perlu ditetapkan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
Undang-Undang Nomor 1l Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).
Pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM Daerah, sehingga diperoleh pelayanan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.
9 Halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 13.1 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi DaerahAir, Sistem Penyediaan Air MinumStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Klaten No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air tanah
Mengubah
PERBUP Kab. Klaten No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air tanah
Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan regulasi dan
perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan
Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air dan Harga
Dasar Air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pajak Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 diubah.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2018
TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Bukae, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Bukae;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Vndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahuri 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah
Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30
Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 59 Seri C
Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2
Tahun 2014 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 328);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGANGKATAN
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
NOMOR 17 TAHUN 2018
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
