Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.813 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 142 Tahun 2000

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

Download :
PP No.142 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 145 Tahun 1999

Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan

Download :
Keppres_No_145 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 149 Tahun 1998

Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia and The Kingdom Of Belgium For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protokol

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perikanan dan Kelautan

Download :
Keputusan_Presiden_no_149 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 150 Tahun 2000

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PP No.150 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 159 Tahun 2015

Standar Operasioanal Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan

Download :
Peraturan Bupati No 159 Th 2015.pdf
Perbup Tanah Laut Nomor 159 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perikanan dan Kelautan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 159, BD.2015/NO.566

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasioanal Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999 ; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Nomor 78 Tahun 2007; PP Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013; Perda Kab Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014; Perbup Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Perbup Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm; Lampiran 2 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 171 Tahun 2021

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 180 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Mengubah :

PERPRES No. 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Download :
Perpres Nomor 180 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 182 Tahun 1953

Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tentang Larangan Penangkapan Ikan Sepat Siam Diperpanjang 3 (Tiga) Bulan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan

Download :
Keppres No. 182 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 186 Tahun 1953

Perpanjangan Waktu Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Tempat-Tempat Pembayaran Ikan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan

Download :
Keppres No. 186 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1963

Pengawasan/Koordinasi Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungan Departemen Perhubungan Laut

Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Keppres No 261 Tahun 1963.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2014.