Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, guha mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas organisasi, membutuhkan penambahan aparatur sipil negara
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang
-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan; Pengadaan; Perencanaan; Pengumuman Lowongan; Pelamaran; Seleksi; Pengumuman Hasil Seleksi; Pengangkatan Calon ASN; Pengangkatan Menjadi ASN; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
14 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 84 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
serta pelayanan administratif; bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah telah diatur pola koordinasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 67 Tahun 2016;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, pola koordinasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2009 dicabut.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 156 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Serentang di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perbup Cilacap No 156 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggnaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cilacap dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentkan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Uu No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021; PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantukan dan pemberhentian Kepala Desa; Perda Kab Cilacap No9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 156 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
jabatan struktural sekretariat daerah - uraian tugas
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2017/NO.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kab Temanggung, maka perlu menetapkan uraian tugas organisasi perangkat daerah Kab Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 tahun 2016; Perbup Temanggung No 46 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural setda.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
55 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 84 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Dengan Sistematika; Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Uraian Tugas; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 84 Tahun 2020
Kependudukan dan Perkawinan - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Satu Data Indonesia
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 84/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SATU DATA KOTA MADIUN
ABSTRAK:
1. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
2. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kola Madiun.
Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang
berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
18 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 84 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERGUB Prov. DIY No. 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub DIY No. 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Pergub DIY No. 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 84 Tahun 2011
Hak Asasi Manusia; Otonomi daerah dan Pemerintah daerah
2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 84, BD.2012/NO.84
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya acuan pelaksanaannya secara
menyeluruh dan terpadu guna mewujudkan terbentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi
Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 5 tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 6 tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 17
tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Konsep Dasar KLA; Tahapan Pengembangan KLA; Indikator KLA; Peran Provinsi Kalimantan Selatan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012.
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan :
KEPPRES No. 151 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 84, LN. 2000 No. 70, LL SETNEG : 4 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2000.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
