PERBUP Kab. Cilacap No. 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah
Mengubah
PERBUP Kab. Cilacap No. 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 186, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.186
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut berlakunya PP No 72 Tahun 2019. Didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri No 12 tahun 2017. Sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jateng No. 061/19557 tanggal 27 Desember 2017. Terkait pembentukan UPTD Instalasi Farmasi atau UPTD INstansi Perbekalan Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Instalasi Perbekalan maka Perbup Cilacap No 166 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2009; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perda Kab CIlacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Cilacap No 166 Tahun 2020. Pejabat yang menduduki jabatan pada UPTD DInas Kesehatan Kabupaten Cilacap berdasarkan PErbup Cilacap No. 15 Tahun 2018 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Perbup Cilacap No 119 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali UPT Pemadam Kebakaran Kelas A dan UPT Instalasi Perbekalan Kelas A tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Ketentuan Pasal 99 dalam Perbup Cilacap No. 166 Tahun 2020 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 185 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 209 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pennggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin
NOMENKLATUR - STRUKTUR ORGANISASI, - TUGAS DAN FUNGSI - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - PEMERINTAH - KABUPATEN BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 184, BD.2020/No.184
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Petimbangan dalam peraturan ini adalah : Melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan menteri dalam negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bdang kesatuan bangsa dan politik ,perlu menetapkan keputusan menteri dalam Negeri tentang Nomenklautur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik ,Peeraturan Daerah kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2016
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU N 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sbagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 11 Tahun 2017;Permendagri No 11 Tahun 2019;Kepmendagri No 100-441 Tahun 2019;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2016
Materi Pokok dalam peratuan ini adalah : Ketentuan Umum,Kedudukan ,Sususan Organisasi ,Tugas dan fungsi,Kepegawaian dan tata kerja , Keuangan,ketentuan peralihanketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku ,Peraturan Buapti Banyuasin Nomor 209 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungd=si Badan Penanggulangan Bencan Daerah ,kesatuan bangsa dan Politik kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 184 Tahun 2020
NOMENKLATUR - STRUKTUR - ORGANISASI, - TUGAS DAN FUNGSI - BADAN PENANGGUNALANGAN BENCANA DAERAH - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 183, BD.2020/No.183
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggunalangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : ditetapkanya peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2020 Tentang peruabahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pembentukan atas Susunan Perangkat Daerah dan memperhatikan surat Gubenur Sumatera Selatan Nomor 061/222/VII/2020 Hal Klarifikasi Rancangan Peraturan Bupati,maka dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daearah
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019Permendagri No 46 Tahun 2008;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020 ;Perbup No 133 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : ketentuan Umum Kedudukan ,Susunan Organisasi,tugas dan fungsi,Keuangan ketentuan Peralihan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
30 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 182 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banyuasin No. 41 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyuasin
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemandam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuasin
NOMENKLATUR - STRUKTUR - ORGANISASI,- TUGAS DAN FUNGSI - SATUAN - POLISI PAMONG PRAJA - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 182, BD.2020/No.182
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peratuan daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Memperhatikan Surat Gubenur Sumatera Selatan Nomor 061/222/VII/2020 Hal Klarifikasi Rancangan Peraturan Bupati,maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Nomenklatur Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah:UU No 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 TAhun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 16 Tahun 2018;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah:Ketentuan Umum ,Kedudukan,Sususnan Organisasi ,Tugas dan Fungsi,Kepegawaian dan Tata Kerja ,Keuangan ,Ketentuan Peralihan,Ketentuan penututp
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
32 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 179 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Plered Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
