Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2018

Menemukan 19.487 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERDA KOTA MATARAM NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

Perpajakan - pajak hiburan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, http://jdih.mataramkota.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK:

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu surnber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna mernbiayai peiaksanaan Pemerintahan Daerah dalam dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 4 1993, UU No.28 2009, UU No. 12 2011, UU No. 23 2014, Permendagri No. 80 2015, Perda Kota Mataram No. 3 2011, Perda Kota Mataram No. 15 2016
Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah; Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 33 diubah; Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 10 TAHUN 2018 merupakan hasil PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
-
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

APBD

Download file:

nperda no. 10 tahun 2018.pdf

APBD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017
Perda ini mengatur Tentan Perubahan APBD Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Aggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 930.502.300.652,00 bertambah sejumlah Rp. 34.747.418.282,00 sehingga menjadi Rp. 964.654.491.196,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. PENDAPATAN 1. Semula : Rp. 896.502.300.652,00 2. Bertambah : Rp. 36.504.765.675,00 Jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp. 933.007.066.327,00 2. BELANJA 1. Semula : Rp. 929.502.300.652,00 2. Bertambah : Rp. 35.152.190.544,00 Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp. 964.654.491.196,00 Defisit setelah perubahan : Rp. (31.647.424.869,00) Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 5 3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan : Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula : Rp. 80.085.859.652,00 2) Bertambah : Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan : Rp. 80.085.859.652,00 b. Dana Perimbangan 1) Semula : Rp. 714.426.147.000,00 2) Bertambah : Rp. 6.984.293.413,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan : Rp. 721.410.440.413,00 c. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula : Rp. 101.990.294.000,00 2) Bertambah : Rp. 29.520.472.262,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan: Rp. 131.510.766.262,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 6 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula : Rp. 18.669.577.916,00 2) Bertambah : Rp. 2.275.965.619,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan : Rp. 20.945.543.535,00 b. Retribusi Daerah 1) Semula : Rp. 5.941.998.325,00 2) Berkurang : Rp. (2.072.650.000,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan : Rp. 3.869.348.325,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula : Rp. 5.144.283.411,00 2) Berkurang : Rp. (1.283.315.619,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan : Rp. 3.860.967.792,00 d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula : Rp. 50.330.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 1.080.000.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah setelah perubahan: Rp. 51.410.000.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula : Rp. 18.537.327.000,00 2) Bertambah : Rp. 8.288.533.482,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan: Rp. 26.825.860.482,00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula : Rp. 502.298.085.000,00 2) Berkurang : Rp. (408.801.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan : Rp. 501.889.284.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 7 c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula : Rp. 193.590.735.000,00 2) Berkurang : Rp. (895.439.069,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan : Rp. 192.695.295.931,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula : Rp. 476.935.178.945,00 2) Bertambah : Rp. 3,238.994.896,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan : Rp. 480.174.173.841,00 a. Pendapatan Hibah 1) Semula : Rp. 2.200.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 28.315.600.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan : Rp. 30.515.600.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1) Semula : Rp. 39.041.263.000,00 2) Berkurang : Rp. (945.127.738,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan : Rp. 38.096.135.262,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula : Rp. 60.749.031.000,00 2) Bertambah : Rp. 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan : Rp. 60.749.031.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula : Rp. 0,00 2) Bertambah : Rp. 2.150.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya : Rp. 2.150.000.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 8 b. Belanja Langsung 1) Semula : Rp. 452.567.121.707,00 2) Bertambah : Rp. 31.913.195.648,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan : Rp. 484.480.317.355,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula : Rp. 358.479.307.870,00 2) Bertambah : Rp. 2.588.894.896,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan: Rp. 361.068.202.766,00 b. Belanja Hibah 1) Semula : Rp. 10.794.200.000,00 2) Bertambah : Rp. 100.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan : Rp. 10.894.200.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula : Rp. 184.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 66.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan : Rp. 250.000.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa 1) Semula : Rp. 1,200.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 167.000.000,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan : Rp. 1,367.000.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1) Semula : Rp. 104.777.671.075,00 2) Berkurang : Rp. 317.100.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan : Rp. 105.094.771.075,00 f. Belanja Tidak Terduga 1) Semula : Rp. 1.500.000.000,00 2) Berkurang : Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan : Rp. 1.500.000.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 9 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula : Rp. 697.928.000,00 2) Bertambah : Rp. 103.692.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan : Rp. 801.520.000,00 b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula : Rp. 210.204.839.297,00 2) Bertambah : Rp. 45.534.948.822,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan : Rp. 255.739.788.119,00 c. Belanja Modal 1) Semula : Rp. 241.664.354.410,00 2) Berkurang : Rp. (13.725.445.174,00) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan : Rp. 227.938.909.236,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 31.647.424.869,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 0,00 (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya : 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 10 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan : Penyertaan Modal Pada Perusda 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Pad Bank Nagari setelah perubahan : Rp. 0,00 Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam hal: a. Keadaan darurat; dan b. Terdapat kekurangan penganggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanjanya yang bersifat wajib dan mengikat. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Pasal 6 (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup : a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia. b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Kebutuhan belanja yang bersifat bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. Pembayaran gaji dan tunjangan; b. Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS c. Pembayaran Jaminan Kematian dan Kecelakaan kerja PNS; d. Tambahan penghasilan PNS e. Pembayaran Honorarium Pegawai Honor dan Pegawai Tenaga Harian Lepas f. Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon dan jasa telekomunikasi lainnya. Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 11 Pasal 7 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per Jabatan; 7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; 8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 9. Lampiran IX : Lampiran Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perda No. 10.pdf

pengelolaan penyelenggaraan pendidikan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kota Bitung 2018 No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk maju dalam pendidikan formal maupun nonformal yang berkualitas dari segi sumber daya manusia serta infrastruktur. Pendidikan Nasional merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 13 Tahun 2015; PERMEN DIKNAS No.12 Tahun 2007; PERMEN DIKNAS No.13 Tahun 2007; PERMEN DIKNAS No.16 Tahun 2007; PERMEN DIKNAS No.24 Tahun 2007; PERMEN DIKNAS No.10 Tahun 2009; PERMEN DIKNAS No.58 Tahun 2009; PERMEN DIKNAS No.15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN DIKNAS No.23 Tahun 2013; PERMEN DIKNAS No.28 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2016; PERMEN DIKBUD No. 36 Tahun 2014; PERMEN DIKBUD No. 143 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMEN DIKBUD No. 21 Tahun 2016; PERMEN DIKBUD No. 22 Tahun 2016; PERMEN DIKBUD No. 75 Tahun 2016; PERMEN DIKBUD No. 17 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Kota Bitung, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalamn pengaturannya. Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Kota Bitung mengatur tentang ruang lingkup, Azas, Maksud dan Tujuan, Sasaran. Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah, oleh Badan Hukum Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Non formal, oleh Satuan Pendidikan. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Hak dan Kewajiban Kewarganegaraan, Orang Tua, Masyarakat, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pemerintah Daerah. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan, Kurikulum, Pendidikan lintas satuan dan Jalur Pendidikan, Bahasa Pengantar, Sarana dan Prasarana, Sistem Zonasi, Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi, Pendanaan. Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Penjamin Mutu, Peran Serta Masyarakat, Penanganan Anak Putus Sekolah, Kerjasama, pengawasan dan pengendalian. Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
26 Bab, 130 Pasal. Penjelasan 7 Hal.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PD2018-10.pdf

penyertaan modal - bumD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, serta sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal Daerah Kabupaten Pekalongan kepada Badan Usaha Milik Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 9 Tahun 1965; UU No 7 Tahun 1992; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 1986; PP No 21 Tahun 1988; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 54 Tahun 2017; PP No 28 Tahun 2018; Perda Prov Daerah Tk 1 Jawa No 6 Tahun 1999; Perda Prov Jateng No 2 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 4 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2018; Perda Kab Pekalongan No 6 Tahun 2008; Perda Kab Pekalongan No 3 Tahun 2009; Perda Kab Pekalongan No 9 Tahun 2010; Perda Kab Pekalongan No 9 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal daerah pada BUMD. Diatur mengenai modal dasar, besaran dan sumber dana penambahan penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, bentuk penyertaan modal dan hak usaha.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG IRIGASI

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perda_10_th_2018.pdf

AIR, IRIGASI

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD NOMOR 8 SERI D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG IRIGASI

ABSTRAK:

bahwa dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi, perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139); Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/E); Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/E), diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 20, angka 25, angka 27, angka 32, angka 33, dan angka 34 dihapus, dan diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 9 (sembilan) angka, yakni angka 24a, angka 24b, angka 24c, angka 24d, angka 24e, angka 24f, angka 24g, angka 24h, dan angka 24i, serta diantara angka 42 dan angka 43 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 42a; Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 35 dihapus; Ketentuan Pasal 36 dihapus; Ketentuan Pasal 37 dihapus; Ketentuan Pasal 38 dihapus; Ketentuan Pasal 39 dihapus; Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 44 diubah; Ketentuan Pasal 49 dihapus; Ketentuan Pasal 51 ayat (4) dihapus; Ketentuan Pasal 54 ayat (5) dihapus; Ketentuan Pasal 64 ayat (5) dihapus; Ketentuan Pasal 69 ayat (4) dihapus; Ketentuan Pasal 70 ayat (2) dihapus; Ketentuan Pasal 72 ayat (2) dihapus; Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XIA; Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 74A, Pasal 74B, Pasal 74C, Pasal 74D, Pasal 74E, Pasal 74F, Pasal 74G, Pasal 74H, Pasal 74I, dan Pasal 74J; Ketentuan ayat (4) Pasal 80 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 82 diubah.
TIDAK ADA
26

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Kebijakan Pemerintah

Download file:

10-Tahun-2018-sarpras-utilitas-umum_com.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENATAAN DESA

Abstrak

Desa

Download file:

Perda no 10 tahun 2018 ttg Penataan Desa.pdf

ADMINISTRASI-DESA

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/NO.10, TLD NO.81, LL KAB LANDAK : 19 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN DESA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penataan desa;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.44 Tahun 2016, PErmendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.1 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Penataan Desa; Ketentuan lain-lain; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
Peraturan ini memiliki 14 halaman dan 5 halaman lampiran.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

peraturan_daerah_peratura...0_tahun_2018_ocr.pdf

PETANI - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan; bahwa adanya kecenderungan terhadap perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan terhadap bencana alam dan resiko gagal usaha, serta adanya sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016;
Pertauran Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pengawasan, peran serta masyarakat, kerjasama, pendanaan, sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
34 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Banyuasin No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kab. Banyuasin No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download file:

PERDA-NO-10-TH-2018-TTG-RJUM-halaman-dihapus.pdf

retribusi-jasa-umum

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012. Bahwa dalam rangka perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif guna meningkatkan PAD, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan. Untuk itu perlu menetapkan Perda ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan terkait struktur tarif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
Mengubah Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2012.
6 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Madiun No. 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun

Download file:

Perda No 10 Tahun 2018.pdf

BUMD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PDAM guna peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Dharma Purabaya” Kabupaten Madiun;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2012 Nomor 2 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 5 Seri D).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Seri D Tahun 2015) diubah sebagai berikut : Ketentuan dalam Pasal 6 diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.