Permen ESDM No. 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Mencabut :
Permen ESDM No. 26 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 29, BN 2015/ NO 1367; PERATURAN.GO.ID : 19 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2017/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam menjaga lingkungan yang bersih, sejuk dan sehat, serta sebagai salah satu upaya nyata menangani kerusakan lingkungan akibat penambangan dapat dilakukan dengan penanaman pohon untuk penghijauan sehingga tercipta kondisi yang lebih nyaman dan sehat; bahwa potensi lahan bekas penambangan masih besar untuk dimanfaatkan sebagai media konservasi dengan penanaman pohon, yang memiliki manfaat ekonomis dan ekologis dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Hak dan Kewajiban Masyarakat
Bab V Pemulihan Fungsi Lingkungan Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan
Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemulihan Fungsi Lingkungan Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan
Bab VII Peran Masyarakat dan Perusahaan
Bab VIII Pemeliharaan
Bab IX Pemanfaatan
Bab X Pembinaan dan Pengawasan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang dan Penambang pada Sumur Minyak Tua di Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
-bahwa untuk mewujudkan tata kelola penambangan minyak pada sumur minyak yang masih aktif di kawasan sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan kepastian dan kejelasan pelaku penambang, agar terwujud tata kelola yang memenuhi standar dari aspek lingkungan, tercapai harmonisasi dari aspek sosial, dan terwujud kaidah hukum dalam pengelolaannya; bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, menyatakan selama ini dalam kegiatan penambangan pada wilayah sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro belum mencerminkan tata kelola yang benar, sehingga kesejahteraan penambang sering terabaikan, oleh karena itu perlu mengatur pembinaan kelembagaan penambang dan kelompok penambang pada wilayah sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pembinaan kelompok penambang dan penambang pada sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro. peraturan ini memuat hal-hal berikut, diantaranya ketentuan umum, maksud dan tujuan, pengusahaan sumur aktif di lapangan sumur minyak tua, pembiayaan, tim fasilitasi, pendamping, dan pelaksana, kewajiban dan larangan, serta sanksi administratif. Tujuan pembinaan kelompok penambang surnur minyak aktif pada sumur minyak tua di Daerah adalah terwujudnya tata kelola pemroduksian minyak yang benar, peningkatan kemampuan kelompok penambang dalam menjalankan fungsinya, dan terdorongnya kelompok penambang meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi yang menguntungkan. Pembiayaan dalam pengelolaan sumur minyak aktif di lapangan sumur minyak tua bersumber dari pemilik wilayah kerja pertambangan, BUMD dan/ atau pihak perbankan yang disepakati oleh BUMD dan kelompok penambang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
8 Halaman
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2018
Penanaman Modal dan InvestasiPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPertambangan Migas, Mineral dan EnergiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah :
Permen ESDM No. 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 30, BN 2018/ NO 732; PERATURAN.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah nomor 3 Tahun 2009 Tentang pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Perturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 5 Tahun 1960, UU No 11 Tahun 1967, UU No 8 Tahun 1981, UU No 6 Tahun 1983, UU No 18 Tahun 1997, UU No 19 Tahun 1997, UU No 23 Tahun 1997, PP No 65 Tahun 2001, PP No 38 Tahun 2007, Peraturan Mendagri No 13 Tahun 2006, Keputusan Mendagri No 170 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No 171 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No 173 Tahun 1997, Perda Kab Kubu Raya No 3 Tahun 2009, Perbup No 01 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Pajak; Penentuan Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Masa Pajak; Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak; Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Pajak; Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Tata Cara Keberatan dan Banding; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Pengendalian dan Pengawasan; Uang Insentif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2009.
17 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 30, BN 2012/ NO 1312; PERATURAN.GO.ID : 7 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil Dan Desa Sekitarnya Di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 30, BN. 2021/No. 1205, peraturan.go.id
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 30, http://jdih.kemendag.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
