Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.331 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.07/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

Download :
PMK Nomor 89 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.02/2018

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019

APBD APBN

Download :
PMK Nomor 69 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.01/2017

Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2007 Tentang Sinergi Tugas Dan Proses Bisnis Di Bidang Kebijakan Fiskal Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2007 tentang Sinergi Tugas Dan Proses Bisnis Di Bidang Kebijakan Fiskal Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Download :
PMK Nomor 133 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.02/2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/Pmk.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016

APBN

Download :
PMK Nomor 62 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.02/2009

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PMK Nomor 108 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.05/2020

Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
124_PMK.05_2020.pdf

Abstrak

LINGKUNGAN HIDUP – PENGELOLAAN DANA – TATA CARA

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 124/PMK.05/2020, BN.2020/NO.1005, jdih.kemenkeu.go.id : 23 hlm.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 41 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 167, TLN No. 3888); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); PP No. 35 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 67, TLN No. 4207) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 131, TLN No. 4776); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); PP No. 46 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 228, TLN No. 6134); PP No. 63 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 166, TLN No. 6385); Perpres RI No. 77 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 160); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. 137/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1116)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendanaan secara berkesinambungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana, pemupukan dana, dan penyaluran dana. Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh BLU BPDLH. Diatur pula ketentuan mengenai rekening Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, penghimpunan dana, pemupukan dana, penyaluran dana, system informasi untuk penatausahaan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, pencatatan dan pelaporan atas transaksi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan ketentuan teknis lanjutan atas Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
-
Ketentuan teknis ketentuan teknis mengenai mekanisme: a. penerapan manajemen risiko; b. penunjukan Bank Kustodian/Trustee; c. penghimpunan dana; d. pemupukan dana; e. penyaluran dana dalam bentuk belanja dan pembiayaan; f. penyampaian laporan kepada Pemberi Hibah dan Donasi; g. penyampaian laporan oleh lembaga penyalur; dan/atau h. penyampaian laporan oleh Bank Kustodian/ Trustee. ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
23 halaman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.07/2011

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012

APBN Perpajakan

Download :
PMK Nomor 203 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.07/2011

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
2011 PMK 223.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.02/2018

Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2018 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PMK Nomor 114 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.07/2014

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006 Sampai dengan Tahun Anggaran 2012

APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2016.