Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

Menemukan 22.453 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Bangunan dan Instalasi di Laut

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Download file:

PP Nomor 6 Tahun 2020.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Sistem Informasi Perdagangan

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP Nomor 5 Tahun 2020.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PP Nomor 4 Tahun 2020.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

Abstrak

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

Download file:

PP Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 19 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial

Mencabut

PP No. 3 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sosial

Download file:

PP Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Abstrak

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Mencabut

PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download file:

PP Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 123 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perpres Nomor 123 Tahun2020.pdf

Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus - DAK Fisik - Tahun Anggaran - 2021

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 123, LN.2020/No.309, jdih.setkab.go.id : 19 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
Perpres ini mengatur mengenai petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik tahun anggaran 2021. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri atas dua jenis, yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. Pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Lampiran: 160 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 122 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perpres Nomor 122 Tahun 2020.pdf

Perpres Nomor 122 Tahun 2020 - Lampiran II.pdf

Perpres Nomor 122 Tahun 2020 - Lampiran III.pdf

Perpres Nomor 122 Tahun 2020 - Lampiran I.7z

Pemutakhiran - Rencana - Kerja - Pemerintah - RKP - Tahun - 2021

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 122, LN.2020/No.304, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O21.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1); UU Nomor 9 Tahun 2020; PP Nomor 17 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 86 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai pemutakhiran RKP tahun 2021 sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2020. Pemutakhiran RKP tahun 2021 memuat 1) narasi; 2) Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, serta alokasi pendanaannya; dan 3) Matriks Major Project yang memuat Proyek Prioritas Strategis/Major Project pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya. Pemutakhiran ketiga hal tersebut, termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Terdapat tiga Lampiran dalam Perpres ini.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi

Download file:

Perpres Nomor 121 Tahun 2020.pdf

Perubahan - Peraturan Presiden - PERPRES - Penetapan - Harga - Gas Bumi

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 121, LN.2020/No.300, jdih.setkab.go.id : 9 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi

ABSTRAK:

Untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi, serta untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan Gas Bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 22 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2007; UU Nomor 30 Tahun 2009; UU Nomor 3 Tahun 2014; PP Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 55 Tahun 2009; PP Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009; PP Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2015; dan Perpres Nomor 40 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai perubahan lima pasal dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2016. Pasal yang mengalami perubahan yaitu Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9. Berdasarkan Perpres ini, Pasal 3 ayat (1) diubah menjadi Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu di titik serah pengguna Gas Bumi (plant gate) dengan harga paling tinggi US$ 6/MMBTU.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Perpres ini mengubah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 120 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut

Download file:

Salinan Perpres Nomor 120 Tahun 2020.pdf

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 120, LN.2020/No.298, jdih.setneg.go.id : 23 hlm

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

ABSTRAK:

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemulihan mangrove di kawasan ekosistem mangrove yang terdegradasi atau kritis melalui percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove oleh Badan Restorasi Gambut.
Dasar hukum perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OI4 tentang Konservasi Tanah dan Air; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Perpres ini mengatur antara lain mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk selanjutnya disebut BRGM dipimpin oleh Kepala. BRGM mempunyai tugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua; melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan mengenai mengatur cara transisi tanggung jawab dari BRGM ke kementerian terkait, pengalihan aset dan pegawai, serta perubahan dalam peraturan yang berlaku untuk memastikan keberlangsungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan tugas-tugas yang sebelumnya ditangani oleh BRGM. Peraturan yang baru adalah Peraturan Presiden yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
Lampiran file: 23 hlm.

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.