Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 363 peraturan dalam 0,003 detik

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Landas Kontinen

Abstrak

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 2023.pdf

Landas Kontinen

2023

Undang-undang (UU) NO. 16, LN.2023/No.65, TLN No.6874, jdih.setneg.go.id: 28 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Landas Kontinen

ABSTRAK:

Dalam rangka pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara, perlu memantapkan landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 1985.
UU ini mengatur mengenai landas kontinen Indonesia. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia. Batas landas kontinen terdiri atas batas terluar landas kontinen dan batas landas kontinen dengan negara lain.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 39 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 28, penjelasan hlm 29 sd 39)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 2007.pdf

UU Nomor 27 Tahun 2007_penjelasan.pdf

Pengelolaan - Wilayah Pesisir - Pulau-Pulau Kecil

2007

Undang-undang (UU) NO. 27, LN.2007/NO.84, TLN NO.4739, LL SETNEG : 43 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

ABSTRAK:

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.
dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2007.
UU ini telah dilakukan uji materil oleh MK dengan nomor putusan 3/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 28 hlm.

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1996

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Perairan Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Mencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3)

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1996.pdf

PERAIRAN - TERITORIAL INDONESIA

1996

Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1996, LL SETNEG : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perairan Indonesia

ABSTRAK:

Untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang baru.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
Dalam UU ini diatur mengenai wilayah perairan Indonesia. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain mengatur mengenai batas wilayah perairan, diatur juga mengenai hak lintas bagi kapal-kapal asing. Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan: 1) melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau 2) berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 17 hlm.

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1983.pdf

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1973

• Berlaku mulai 51 tahun yang lalu

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Teritorial Indonesia

Download file:

UU Nomor 7 Tahun 1973.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1973

• Berlaku mulai 51 tahun yang lalu

Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Teritorial Indonesia

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1973.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1973

• Berlaku mulai 51 tahun yang lalu

Landas Kontinen Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1973.pdf

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download file:

UU Nomor 19 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1948

Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

PP Nomor 13 Tahun 2022.pdf

Penyelenggaraan - Keamanan - Keselamatan - Penegakan Hukum - Wilayah - Perairan Indonesia - Yurisdiksi Indonesia

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 13, LN.2022/No.62, TLN No.6774, jdih.setneg.go.id : 17 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

ABSTRAK:

Untuk menjalankan Pasal 13 ayat (2) huruf c, Pasal 62 huruf a, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 63 ayat (1) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan dalam rangka penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyinergian tugas dan fungsi dari beberapa kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai kebiiakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Patroli, pencarian dan pertolongan, penegakan hukum, Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional, dan pemantauan dan evaluasi. Pengaturan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, bertujuan untuk: memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan di laut; dan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Patroli. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
Penjelasan: 8 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 1983.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1973.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1973.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 1973.