... Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran ... ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 2 Tahun 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut: 1. Pendapatan Daerah : Jumlah Pendapatan Rp. 3.628.600.000.000. 2. Belanja Daerah : Jumlah Belanja Daerah Rp.3.612.100.000.000. Pembiayaan Daerah : Pembiayaan Netto Rp 16.500.000.000. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00. Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tercantum dalam lampiran
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
5 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2021
... Kabupaten Nunukan Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala ...
... Penerbitan Resi Gudang ..J ..J ..J ..J Kernen- KKP, Resi Gudang (SRG) untuk komoditas Rumput dag Kemenperin, untuk rumput laut Laut di 3 lokasi (Nunukan, Kemenkop dan di 3 lokasi Wakatobi, dan Makassar ...
... ); UKM, Kominfo, (Nunukan, 2. ...
... Terealisasinya Keuangan pelaksanaan Bukan Bank. sosialisasi / bim bingan teknis kepada petani, koperasi, pelaku usaha, dan instansi terkait rumput laut sebanyak 100 orang di 3 lokasi (Nunukan, Wakatobi ...
... Selain kegiatan tersebut, telah dilaksanakan pula pembangunan gudang untuk rumput laut di Nunukan (Kalimantan Utara) dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara) beserta dorongan percepatan penerapan SRG untuk rumput ...
... laut melalui persetujuan kelembagaan pengelola gudang, penguji mutu, dan pembiayaan di Makassar, Sulawesi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara serta Nunukan, Kalimantan Utara. ...
... tahun 2016 (terlampir pada Tabel 12), pengembangan sentra budidaya rumput laut di 9 kawasan budidaya rumput laut di pulau terluar dan perbatasan (Natuna, Rote Ndao, Sumba Timur, Talaud, Sabang, Morotai, Nunukan ...
... , penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Industri (SKKNI) Industri Pengolahan Rumput Laut dalam rangka memberikan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk rumput laut di Makassar, Wakatobi, dan Nunukan ...
... KPPBC Nunukan Mad ya Kabupaten Nunukan - Kabupaten Nunukan 1 . Sungai Pancang (PL) 1 . Tunontaka (PL) Pa bean 2 . Liem Hie Djung (PL) c 3 . Sungai Nyamuk (PL) 4 . Lalo Salo (PL) 5 . ...
... KPPBC Nunukan Madya Pabean C 17. Kantor Wilayah DJBC Makassar - Sulawesi Selatan 1 . KPPBC Makassar Madya Pabean B Sulawesi Bagian Selatan - Sulawesi Barat 2. ...
PMK No. 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Mencabut
PMK No. 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
PMK No. 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Hasil pencarian pada file:
... Kabupaten £ Kutai Timur dengan Peraturan Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan ...
... Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan ...
... Sangkulirang, Sangatta, Muara Wahau (SASAMAWA) dengan sektor unggulan industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, dan pariwisata, dan (2) Kawasan Andalan Laut Bontang, Tarakan, Nunukan ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2035
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan kemanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.26 tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten; tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang; ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; kelembagaan; hak kewajiban dan peran serta masyarakat; ketentuan lain; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup terkait rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
66 halaman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2022
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan
ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 86/PMK.07 /2022 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih
Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 104 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.260) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI 98 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.149), Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No.1148) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 86/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No.518), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH dalam Peraturan Menteri ini
meliputi Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021, Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dan Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021. Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp41.868.894.493.lll,00 (empat puluh satu triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah). Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar RpS.715.603.363.566,00 (lima triliun tujuh ratus lima belas miliar enam ratus tigajuta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp970.639.891.539,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah). Penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar DBH dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
769 HLM, Lampiran halaman 10-769.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2019
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan ...
... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan www.peraturan.go.id ...
... Kabupaten Malinau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 78, BN 2019/ NO 1445; PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
... 01 - Terlaksananya pembangunan IGwasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulunsan dan Nunukan Ol - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. ...
... Bulungan dan Nunukan 1,5 52,75 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN 02.o4_M.23 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Tnnsmigrasi ...
... IPKE PKSN lrns Midans 5 1.t79.9 BADAN NASIONAL PENGEI'I,A PERBATASAN (BNP4, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o4.o4.25 PRO-P: Pu6at Kegiatan Strategis Nasio.al (PKSN) Nunukan ...
... , dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 6 PKSN yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis dan PKSN Nunukan ...
... direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional; 11 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Barito Kuala, KPPN Banjar, KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Kutai Timur, KPPN Berau, KPPN Bulungan, KPPN Nunukan ...
... rintegrasi dengan PSN) Jalan Aks.s Simpul Traftporta8i (ProPN) - LINGK{R PUT,AU SEBATIK 38.s03,0 KEMENTERIAN PEKER.]AAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegra8i defl gen PSN) P€n8embangan Bandar Udara Nunukan ...
... Nunukan 13.223,9 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi defl gan PSN) Pilot Project Jalen Strategh Desa yang DitinSkatlan di Kawa8an Pcrbatasan 3.000,0 KEMENTEzuAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGA]- DAN ...
Pemuthakiran - Rencana Kerja Pemerintah - Tahun 2022 - rkp
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 115, LN.2021/No.287, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, telah disusun APBN Tahun Anggaran 2022 yang termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 6 Tahun 2021, PP Nomor 17 Tahun 2017, dan Perpres Nomor 85 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur mengenai pemuthakiran RKP tahun 2022 sebagaimana diatur dengan Perpres Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yang telah dimutakhirkan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022. Dokumen pemutakhiran tersebut digunakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional; Menteri/kepala lembaga untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2022; dan pemda sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 85 Tahun 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2015
... -2Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan ...
... Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten ...
... 9 |SANGATTA - PENAJAM PASER UTARA 630,000 xo JALUR TRANSPORTASI TINGKAT ADANB (TINGKAT CD, EDANF Pergi - Pulang (Pp) Pergi - Pulang (Pp) 1 2 3 4 1 Sangatta - Tarakan 3,780,500 2,939,000 2 (Sangatta - Nunukan ...
perjalanan dinas jabatan-pejabat negara pns-pegawai honorer
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara PNS dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan atas perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya hidup, biaya akomodasi, dan biaya transportasi maka perlu pengaturan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur dengan Peraturan Bupati;
UU NO.28 Tahun 1999; UU NO.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.17 Tahun 2003; UU NO.1 Tahun 2004; UU NO.15 Tahun 2004; UU NO.33 Tahun 2004; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.2 Tahun 2015; PP NO.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP NO.21 Tahun 2007; PP NO.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI NO.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI NO.21 Tahun 2011; PMK NO: 133/PMK.05/2012; PMK NO: 65/PMK.02/2015; PERMENDAGRI NO.52 Tahun 2015; PERDA NO.7 Tahun 2015
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, dan Tenaga Honorer yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/ perintah atasan dalam bentuk SPT yang ditindak Ianjuti dengan Penerbitan SPPD.
Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
a. perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
b. perjalanan Dinas Dalam Daerah.
Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian dan atau uang harian diklat;
b. biaya transport dan atau biaya carter kendaraan;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan
e. biaya menjemput/mengantar jenazah.
Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga yang sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita Oleh daerah/negara bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.
Mencabut PERBUP tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
24 hlm. 13 lamp.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 17 Tahun 2017
... 2016_2 802 DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN Provinsi : [ 65 ] KALIMANTAN UTARA Kabupaten : [ 6504 ] NUNUKAN Kode Nama 6504080 KECAMATAN TULIN ONSOI 010 SEMUNAD 011 SANUR 012 MAKMUR 6504090 KECAMATAN ...
... SEI MENGGARIS 001 TABUR LESTARI 002 SAMAENRE SEMAJA 003 SRI NANTI 004 SEKADUYAN TAKA 6504100 KECAMATAN NUNUKAN 001 NUNUKAN BARAT 002 BINUSAN 003 NUNUKAN TENGAH 004 NUNUKAN TIMUR 005 NUNUKAN UTARA 6504110 ...
... KECAMATAN NUNUKAN SELATAN 001 TANJUNG HARAPAN 002 MANSAPA 003 NUNUKAN SELATAN 004 SELISUN 6504120 KECAMATAN SEBATIK BARAT 001 BAMBANGAN 002 LIANG BUNYU 003 BINALAWAN 004 SETABU 6504130 KECAMATAN SEBATIK ...
... 2016_2 801 DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN Provinsi : [ 65 ] KALIMANTAN UTARA Kabupaten : [ 6504 ] NUNUKAN Kode Nama Kode Nama 6504030 KECAMATAN LUMBIS OGONG 6504040 KECAMATAN LUMBIS 015 TADUNGUS ...
... 2016_2 800 DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN Provinsi : [ 65 ] KALIMANTAN UTARA Kabupaten : [ 6504 ] NUNUKAN Kode Nama Kode Nama 6504010 KECAMATAN KRAYAN SELATAN 6504021 KECAMATAN KRAYAN TIMUR 001 ...
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik NO. 17, BN 2017/ NO 387; https://www.bps.go.id/: 4 HLM
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
