Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara PNS dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, dan Tenaga Honorer yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/ perintah atasan dalam bentuk SPT yang ditindak Ianjuti dengan Penerbitan SPPD. Perjalanan Dinas Jabatan meliputi: a. perjalanan Dinas Luar Daerah; dan b. perjalanan Dinas Dalam Daerah. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian dan atau uang harian diklat; b. biaya transport dan atau biaya carter kendaraan; c. biaya penginapan; d. uang representasi; dan e. biaya menjemput/mengantar jenazah. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga yang sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita Oleh daerah/negara bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.