Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: nunukan

Menemukan 1.444 peraturan dalam 0,061 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.07/2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 4 Kota Tarakan ------------- -----------------------------------------------------5 Kab. ...

Hal. 9, File: PMK Nomor 235 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 79/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014
PMK No. 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014

Download file:

PMK Nomor 235 Tahun 2014.pdf

PMK Nomor 235 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 8.471.186.000 4.002.540.000 12.473.726.000 338 Kab. ...

Hal. 6, File: PMK Nomor 247 Tahun 2010-Lampiran.pdf

Download file:

PMK Nomor 247 Tahun 2010.pdf

PMK Nomor 247 Tahun 2010-Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 259/PMK.07/2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBN Sumber Daya Alam

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 4 Kab. ...

Hal. 28, File: 259_PMK.07_2015.pdf

... Nunukan Kota Tarakan Kab. ...

Hal. 41, File: 259_PMK.07_2015.pdf

... Nunukan 4 Kata Tarakan 5 Kab. ...

Hal. 16, File: 259_PMK.07_2015.pdf

Download file:

259_PMK.07_2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 39 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... TEMPAT TUJUAN T A R I F REGULER TARIF CARTER ( Rp ) (Rp) 1 2 3 4 1 Tanjung Selor ke Tarakan 2 X 130,000.00 = 260,000.00 2 Tarakan ke Nunukan ...

Hal. 23, File: PERBUP NOMOR 39 TAHUN 202... PEMKAB BULUNGAN.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bulungan No. 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
PERBUP Kab. Bulungan No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Mencabut

PERBUP Kab. Bulungan No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Download file:

PERBUP NOMOR 39 TAHUN 202... PEMKAB BULUNGAN.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

dalam rangka pencapaian tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien, khususnya dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka perlu mengatur kembali pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan personil non pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai situasi dan kondisi saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Pejalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PERJALANAN DINAS BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN BAB IV PERJALANAN DINAS PINDAH BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAB VI PERJALANAN DINAS PERSONIL NON PNSD BAB VII PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 3)
30 Halaman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.07/2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Kode Kecamatan (1) (2) (3) 0 1 2 SEBATIK 2 3 5 022 NUNUKAN 6 032 SEMBAKUNG -7 -8 9 -1 0 1 1 -1 2 13 -1 4 1 5 1 6 042 LUM BIS 1 8 1 9 2 0 2 1 -22 23 24 25 26 28 29 -30 3 1 -32 -33 34 -35 36 -37 38 39 -40 ...

... KRAY AN -45 -46 47 -48 -49 50 -5 1 52 -53 -54 -55 56 -57 59 60 -62 -64 65 66 -67 68 -69 -70 -7 1 72 73 -74 MF:NTEPI lNunukan ...

Hal. 362, File: 93_PMK.07_2015_Lampiran Hal 351-715_.pdf

... NUNUKAN I CENTRAL 30,20 001 TAMBISKI 29,26 002 TARUTUNG PANJANG 35,75 003 HUMBANG I 33,07 004 BANUA RAKYAT 47,65 005 SAYUR MATUA 35,89 006 BANUA SIMA NOSOR 36,21 007 TAMBISKI NAULI 34,63 www.jdih.kemenkeu.go.id ...

Hal. 92, File: 93_PMK.07_2015_Lampiran Hal 1 - 350_.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Download file:

93_PMK.07_2015..pdf

93_PMK.07_2015_Lampiran Hal 1 - 350_.pdf

93_PMK.07_2015_Lampiran Hal 351-715_.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pengukuran Kapal

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

... Lheue QQm 79 Malili LLi 80 Manado KKa 81 Manokwari MMk 82 Maumere OOn 83 Merak Ab 84 Merauke MMq 85 Meulaboh QQi 86 Morotai MMv 87 Muara Sabak RRb 88 MukoMuko BBa 89 Muntok EEa 90 Nipah Panjang RRd 91 Nunukan ...

Hal. 65, File: pm.8_tahun_2013.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhub No. 45 Tahun 2021 tentang Pengukuran Kapal

Mencabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal

Download file:

pm.8_tahun_2013.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.07/2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBN Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 15.396,33 Tinggi 1.230,37 786,27 2.205,81 11.173,88 70 Kab. Malinau 20.402,43 Tinggi 1.149,17 996,99 4.062,35 14.193,92 69 Kab. ...

Hal. 13, File: PMK Nomor 180 Tahun 2013 Lampiran.pdf

Download file:

PMK Nomor 180 Tahun 2013.pdf

PMK Nomor 180 Tahun 2013 Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 69 150 86 305 675 524 27 1.226 24.757.704.000,00 521 Kota Tarakan 56 10 - 66 799 - - 799 11.022.114.000,00 522 Kab. ...

Hal. 20, File: 212_PMK.07_2022.pdf

Download file:

212_PMK.07_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.07/2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Rincian Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBN

Hasil pencarian pada file:

... Nunukan 5 1 5.460.494 4 Kota Tarakan 5 15 .460. 494 5 Kab . Tana Tidung 5 1 5. 4 6 0 . 494 TOTAL 2 6 0 . 8 22 . 8 87 .309 // www.jdih.kemenkeu.go.id ...

Hal. 92, File: PMK Nomor 162 Tahun 2016.pdf

... Nunukan - - - 4 Kota Tarakan - - - 5 Kab. Tana Tidung - - - TOTAL 55.424.398.321 59.7 1 9 .237.784 143.936.569.323 259.080.205.428 // www.jdih.kemenkeu.go.id ...

Hal. 74, File: PMK Nomor 162 Tahun 2016.pdf

... Nunukan 15.056.483.635 26.691.202.929 41.747.686.564 10.158.487.125 14.662.144.009 24.820.631.134 4.897.996.510 12.029.058.920 16.927.055.430 Kata Tarakan 7.256.108.296 122.774.375 7.378.882.671 4.896.719.759 ...

Hal. 45, File: PMK Nomor 162 Tahun 2016.pdf

Download file:

PMK Nomor 162 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.02/2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBN

Hasil pencarian pada file:

... ,PP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tan jung Reclep 1 73 LI,l'l' Tingkat Kuasa llUN KPPN Tarakan 1 74 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Nunukan 175 LKPI' Tingkat I,uasa BUN KPPN Rangkasbitung 176 LJ,l'l' Tingkat Kuasa ...

Hal. 76, File: PMK Nomor 106 Tahun 2016.pdf

Download file:

PMK Nomor 106 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: nunukan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2013.