PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: malinau

Menemukan 1.278 peraturan dalam 0,051 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:

... Malinau 3 . 30 6 . 827.000 3 . 4 2 8 . 548.000 ' 1 2 1 . 7 2 1 .000 3 . 4 2 8 .5 4 8 . 0 0 0 Kab. ...

... Malinau 52. 7 1 9 . 000 3 Kab. Nunukan 5.343 . 1 3 1 .000 4 Ko ta Tarakan 5 Kab. ...

... Malinau 2 . 563.000 123.382.000 1 . 1 02 .263.000 - 1 39 . 363.000 1 . 367 .57 1 . 000 1 . 1 3 8 . 8 1 8. 000 1 . 367 .57 1 .000 3 Kab. ...

Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBN Standar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:

... Malinau 20.402,43 Tinggi 1.149,17 996,99 4.062,35 14.193,92 69 Kab. ...

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBN Sumber Daya Alam
Hasil pencarian pada file:

... Malinau 3 Kab. N u n u kan 4 Kata Tarakan 5 Kab. ...

Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:

... Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan Kab. Tana Tidung JUMLAH Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum U�b. Kepala B�i�n T. U. ...

... Malinau 4.508.946.400 1 5 0.299.200 4.659.245,600 997.479.200 1 6 . 6 24.800 I .0 1 4 .1 0 4.000 5.673.349.600 Kah. ...

... Malinau Kab. Nunuka.n Kota Tafa.ka.n Kab. Tana. ...

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:

... Malinau Jumlah Kab Kata Jumlah Total Jumlah Provinsi Jumlah Total Total Daerah Jumlah Total Nasional MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 4 - PERDAGANGAN iii (§ !il "' ::> � !;; ::> "' ! ...

... Malinau Kab. Nunukan 1 0. 9 3 6 . 600 Kab. ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 147/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 55 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Dana Desa
Hasil pencarian pada file:

... 0015 4 0035 1.336768,08 5287.000,00 129 LOKSADO LUMPANGI 3.950.000,00 955 0,0048 0,000476 102 0,0045 0,002274 24,65415 0.0138 0,0021 37,139845 0,0069 0,0017 0,0065 2 4 79.271 W 6429.000,00 130 LOKSADO MALINAU ...

... 0,0042 1.604. 753,02 5 600. 000,00 129 LOKSADO LUMPANGI 4.008.000,00 955 0,0048 0,000476 102 0, 0045 0,002274 24,65415 0,0138 0,0021 32,850109 0,0061 0,0015 0,0063 2 437. 331,97 6 400.000,00 130 LOKSADO MALINAU ...

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan
Hasil pencarian pada file:

... 17.494 910.167 21,01% 3 KUTAITIMUR 973.999 160.596 1.134.595 22,92% 4 PASIR 303.505 3.207 306.712 7,14% 5 PPU 138.394 138.394 3,26% 6 BERAU 355.364 201.296 556.660 8,36% 7 BULUNGAN 346.491 346.491 8,15% 8 MALiNAU ...

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... BEBANIR 28,50 011 GURIMBANG 37,82 012 SUKAN TENGAH 45,�0 014 TANJUNG PERANGAT 42,38 015 BENA BARU 45,13 001 LA.ONG LA A I 60,65 002 PUNAH SEGAH 90,20 003 LONG AYAP 58,19 004 LONO AYAN 54,01 005 PUNAN MALINAU ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan