Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.584 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Tahun 1959 Nomor72, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor1820); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara ...

... tentang Perubahan Rencana KerjaPemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun2022; a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya perubahan asumsi ...

... PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Mengingat Menimbang ...

Hal. 1, File: 23. PERBUP TAHUN 2022 TTG...UBAHAN RKPD edit.pdf

... PERATURANBUPATI HSUTAHUN2022 N0.23 TTGPERUBAHANRKPDTAHUN2022 28.Peraturan DaerahKabupatenHulu SungaiUtara Nomor5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ...

... Tahun 27.Peraturan DaerahKabupatenHuluSungaiUtaraNomor12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 (LembaranDaerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2012Nomor12 ...

... ); 25.Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Nomor2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerahProvinsiKalimantanSelatan 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

Hal. 4, File: 23. PERBUP TAHUN 2022 TTG...UBAHAN RKPD edit.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 3. ...

... Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor12); 30. ...

... Utara Nomor 1); 29. ...

Hal. 5, File: 23. PERBUP TAHUN 2022 TTG...UBAHAN RKPD edit.pdf

Download file:

23. PERBUP TAHUN 2022 TTG...UBAHAN RKPD edit.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2022/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya perubahan asumsi makro Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 yang meliputi SiLPATahun Anggaran 2021 yang harus digunakan kembali untuk pembangunan daerah, adanya DAUtambahan, dana perimbangan dana alokasi khusus yang belum tertampung dalam APBDmumi, adanya hasil evaluasi pe1aksanaan program kegiatan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, dan adanya penajaman prioritas daerah, maka dengan tetap memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, perlu melakukan Perubahan atas RKPDTahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022;
Undang-UndangNomor27 Tahun 1959; Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor... Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penetapan Dan Kedudukan Perubahan RKPD; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
7

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Pada Dinas Kesehatan Prvovinsi Kalimantan Timur UPTD Balai Kesehhatan Mata Dan Olahraga Masyarakat

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... . -2Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 ...

... Kalimantan Timur Nomor 37): 6. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 1): 7. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 23-2017.pdf

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 Juni 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 19 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd Dr. Ir. H. ...

... RUSMADI, MS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 23. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM H. ...

Hal. 5, File: Pergub Kaltim 23-2017.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN ...

... BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UPTD BALAI KESEHATAN Menimbang MATA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ...

... besar bagi pemerintah dan masyarakat yang pelaksanaan pengeluarannya diatur dengan peraturan kepala daerah, . bahwa adanya kebutuhan pengeluaran yang sangat b. mendesak pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 23-2017.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 23-2017.pdf

PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-MENDAHULUI-PENETAPAN-PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJ-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2017-PADA-DINAS-KESEHATAN-PRVOVINSI-KALIMANTAN-TIMUR-UPTD-BALAI-KESEHHATAN-MATA-DAN-OLAHRAGA-MASYARAKAT

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD.2017/NO.23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Pada Dinas Kesehatan Prvovinsi Kalimantan Timur UPTD Balai Kesehhatan Mata Dan Olahraga Masyarakat

ABSTRAK:

A. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 162 Ayat (6) Dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kriteria Belanja Untuk Keperluan Mendesak Mencakup Program Dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat Yang Anggarannya Belum Tersedia Dalam Tahun Anggaran Berjalan; Dan Keperluan Mendesak Lainnya Yang Apabila Ditunda Akan Menimbulkan Kerugian Yang Lebih Besar Bagi Pemerintah Dan Masyarakat Yang Pelaksanaan Pengeluarannya Diatur Dengan Peraturan Kepala Daerah; B. Bahwa Adanya Kebutuhan Pengeluaran Yang Sangat Mendesak Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat Yaitu Kekurangan Aokasi Belanja Untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Dan Telah Mendapatkan Persetujuan Pimpinan DPRD Nomor 160/I.2-44/Set.DPRD Perihal Persetujuan Pelaksanaan Anggaran 2017 Tanggal 3 Mei 2017;
UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenagri No.31 Tahun 2016; Perda No.13 Tahun 2008; Perda No.1 Tahun 2017; Pergub No.3 Tahun 2017;
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sumber Dana, Pengeluaran Yang Dilaksanakan Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 46 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. 3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara. 5. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara. 7. ...

... Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Per.nbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten But.on Utara( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6). '•·-.- Menetapkan ...

Hal. 2, File: Perbup Butur No.46 Tahun 2016.pdf

... ABU HASAN BUPATI BUTON UTARA, KEPALA DINAS I SEKRETARIAT I I I KELOMPOK JABATAN I FUNGSIONAL SUBBAGIAN SUBBAGIAN I I I I I PROGRAM, UMUMDAN I I I I I KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN I . ...

... BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIMAS PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA LAMPIRAN : PERATURAN.EUPATI EUTON UTARA NOMOR : l/f> TAHUN 20161. ...

... TANGGAL : ~7 - I{}- - "J-()to TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DIN.AS PERTANAHAN KAEUPATEN EUTON UTARA ...

Hal. 10, File: Perbup Butur No.46 Tahun 2016.pdf

... a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai ...

... berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara ...

... , Mengingat Menimbang PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : l\b TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA BUPATI BUTON UTARA ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.46 Tahun 2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Buton Utara No. 65 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan

Download file:

Perbup Butur No.46 Tahun 2016.pdf

Struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2016/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Bentuk, Nomenklatur Dan Tipe Perangkat Daerah; Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi; Bab IV Tugas dan Fungsi; Bab V Tata Kerja; Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Bab VII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 26 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kahupaten Lampug Utara Nemor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nemor 5). ...

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. ...

... WakH Bupati adalah WaltH Bupati Lampung Utara. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara. 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Utara. 7. ...

Hal. 2, File: PERBUP LAMUT 26.2017 TUPOKSI DISDUKCAPIL.pdf

... Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berlta Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomer 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Lampung Utara. ! ...

... . ~ , I \ : BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3:tf: ., ...

Hal. 19, File: PERBUP LAMUT 26.2017 TUPOKSI DISDUKCAPIL.pdf

... \ BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURlm BUPATI LAlIPUNG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SlPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA ' ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan ...

... , maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. ...

Hal. 1, File: PERBUP LAMUT 26.2017 TUPOKSI DISDUKCAPIL.pdf

Download file:

PERBUP LAMUT 26.2017 TUPOKSI DISDUKCAPIL.pdf

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SlPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, maka Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
UU No.28 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No. 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan, Sipil Kabupaten Lampung Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Halaman 19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 23.A Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Penetapan Pagu Defintif Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan oJe�ah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang KewJnangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai l I Daerah Oton9n;i (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu utara Tahun 2004 Nomor 82); I : ...

... Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah I I Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 19); 16. ...

... Peraturan sJp1ti Luwu Utara Nomqr 20 Tahun 2007 tentang penjabaran P�rLbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten LLJ.iu Utara Tahun Angg13ran 2007 (Berita Daerah Kabupaten LJwu Utara Tahun ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 23.A TAHUN 2007.pdf

... Luwu Utara rinciannya sebagaimana tercantum dalam Kolom 7 (Tujuh} Lampiran Peraturan Bupati ini. ...

... Luwu Utara Tahun Anggaran 2007. ...

... "•"er 2007 'If BUPATI LUWU UTARA, 'lj H.M� MUTTY 't Diundangkan di Masamba pada tanggal 1 • �g .. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 23.A TAHUN 2007.pdf

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIJIA ESA I I · BUPA,TI LUWU UTARA, I . ...

... Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lpwu Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentan1g I Penetapan Rincian Sementara Alokasi Dana Perimbangan/ IDesa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 pada Pia ...

... Dali II Luwu Utara , ( Lembaran Negara Republik I I · 1 Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lnddnesia Nomor 3826); I I 2. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 23.A TAHUN 2007.pdf

Download file:

PERBUP NO. 23.A TAHUN 2007.pdf

PENETAPAN PAGU DEFINTIF ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23.A, BD.2007/No.23.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pagu Defintif Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penetapan Rincian Sementara Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 pada Pasal 2 Ayat (5) disebutkan bahwa Rincian Definitif Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2007 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati pada Akhir Triwulan IV Tahun 2007; ' b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2904 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 82); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 09); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 19); 16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penetapan Rincian Sementara Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 08); 17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20);
BAB I PAGU DEFINITIF ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2007 BAB II PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
NOMOR 23.A TAHUN 2007
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 16 Tahun 2016

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... .4^ 0 o r- « i BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR Ik TAHUN2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN ...

... BUTON UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. b. c. ...

... BUPATI BUTON UTARA, bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton Utara perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.16 Tahun 2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTQN UTARA, H. HADO HASINJ BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR \Cf Ditetapkan di Buranga Pada tanggal 13. -5 ^2016 BUPATI BUTON UTARA, H. ABU HASAN ...

Hal. 5, File: Perbup Butur No.16 Tahun 2016.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10). ...

... MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BUTON UTARA. ...

... Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 4. ...

Hal. 3, File: Perbup Butur No.16 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perbup Butur No.16 Tahun 2016.pdf

PERIZINAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2016 /No. 16, LL 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton Utara perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, perlu memberikan pendelegasian kewenangan pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10).
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud Dan Tujuan; Bab III Pendelegasian Kewenangan; Bab IV Ketentuan Lain-Lain; Bab V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 72 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentuka:n dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 13. ...

... Peraturan Gubemur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 3, File: Pergub No 72 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ...

... tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat; b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional ...

Hal. 1, File: Pergub No 72 Tahun 2021 ocr.pdf

... ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas Provinsi Kalimantan ...

... Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2017 ...

... tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 4, File: Pergub No 72 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 34 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 72 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 72, BD.2021/NO.72, LL. PROV. KALBAR: 5 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.41 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 2004, PP No.6 Tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016, Permenhut No.P.6/Menhut-II/2009, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.63 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Perubahan pada ketentuan Pasal 2.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 5 halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 23 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... PROVINSI SULAWESI TBNGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : X 5 TAHUN 2015 TBNTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT ...

... Teknis Organisasi dan Tata Keija Kantor ULP Barang/Jasa Kabupaten Konawe Utara; Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 5. ...

Hal. 2, File: Perbup Konut No. 23 Tahun 2015.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 23 Tahun 2015.pdf

tugas

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2015 / NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Efektifitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor ULP Barang/Jasa Kabupaten Konawe Utara; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kantor ULP Barang/ Jasa Kabupaten Konawe Utara;
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3. Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah; 5. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tntang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 63); 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Utara.
BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BAB III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2015.
10 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 3. ...

... Provinsi Kalimantan Timur dari RSUD A. ...

... Wahab Syahranie di Samarinda menjadi Belanja Langsung RSUD KORPRIProvinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.12.124.626.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. ...

Hal. 3, File: Pergub Kaltim 6-2019.pdf

... Wahab Syahranie di Samarinda dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur; 1. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor65, Tambahan ...

... Kalimantan Timur Nomor 37); 6. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 6-2019.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR NOMOR6 TAHUN2019 TENTANG PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUIPENETAPANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH ...

... Wahab Syahranie di Samarinda kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkn dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/K.126/2019 tentang Pengalihan Manajemen Operasional ...

... Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Februari 2019 sehingga perlu diikuti pengalihan anggaran; c. bahwa dalam ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 6-2019.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 6-2019.pdf

RSUD A. WAHAB SYAHRANIE DI SAMARINDA DAN DINAS KESEHATAN-PELAKSANAAN APBD MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN APBD

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2019/No.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dari RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/K.126/2019 tentang Pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Februari 2019 sehingga perlu diikuti pengalihan anggaran; Dalam rangka pelaksanaan anggaran mendahului penetapan P-APBD Tahun Anggaran 2019 telah ada persetujuan dari Pimpinan DPRD Nomor 910/111.1-231/Set.DPRD hal Persetujuan Pelaksanaan Anggaran Mendahului Penetapan P-APBDTA.2019 tanggal 05 Maret 2019.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Prov. Kalimantan Timur No.13 Tahun 2008; Perda Prov. Kalimantan Timur No.11 Tahun 2018; Pergub Kalimantan Timur No.56 Tahun 2018.
Pada peraturan gubernur ini diatur tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, bertujuan untuk merealisasikan pengeluaran yaitu Pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dari RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
4 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 41 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 3 .. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara. 6. ...

... Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6 ). - Menetapkan ...

Hal. 2, File: Perbup Butur No.41 Tahun 2016.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR H. ...

... . - 2016 BUPATI BUTON UTARA, ~~ LAODE BAHARUDDIN Diundangkan di Buranga pada tanggal '). 7 - IQ- - 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ...

... Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. ...

Hal. 13, File: Perbup Butur No.41 Tahun 2016.pdf

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Menimbang PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR? ...

... \\ TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON UTARA, BUPATI BUTON UTARA ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.41 Tahun 2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Buton Utara No. 57 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Mencabut

Mencabut Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Utara

Download file:

Perbup Butur No.41 Tahun 2016.pdf

Struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2016/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Bentuk, Nomenklatur Dan Tipe Perangkat Daerah; Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi; Bab IV Tugas dan Fungsi; Bab V Tata Kerja; Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Bab VII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT